Home Headline Disdukcapil Sumsel Pastikan Tidak Ada Penumpukan KTP-el

Disdukcapil Sumsel Pastikan Tidak Ada Penumpukan KTP-el

2
0
SHARE

PALEMBANG, BS – Kisruh pendistribusian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Palembang belakangan waktu terakhir mendapat sorotan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Kepala Disdukcapil Provinsi Sumsel Hj Septiana Zuraida, sebelum adanya sidak yang dilakukanoleh wawako Palembang beberapa waktu lalu, pihaknya bersama dengan tim yang terdiri Ombudsman, Pol PP, Kesbangpol dan sejumlah instansi terkait lainya sudah terlebih dahulu melakukan pengecekan dan monitoring mengenai pendistribusian KTP-el tersebut.

“Berdasarkan penelusuran kami, tidak ada ditemukan yang namanya penumpukan KTP-el tersebut,” katanya, sembari menambahkan peninjanuan yang dilakukan juga dilakukan disejumlah kabupaten/kota se Sumsel.

Jika pun disebutkan ada penumpukan, kata Ana (sapaan akrabnya, red) hal tersebut lebih kepada keterlambatan pendistribusian. Mengingat ada sejumlahfaktor yang menyebabkan distribusi KTP-el sedikit terhambat.

“Jadi pola pendistribusian saa tini kan dengan melakukan pemanggilan langsung melalui pesan singkat (sms) ke yang bersangkutan. Nah, terkadang banyak dijumpai banyak juga nomer telepon maupun yang bersangkutan tidak bias dihubungi. Entah dengan alas an ganti nomer, tidak aktif atau sebagainya, sehingga membuat komunikasi terganggu,” katanya.

Istri dari mantan Walikota Lubuklinggau, Ridwan Effendi ini menambahkan, kemudian ada juga factor yang disebabkan belum tersampainya informasi dari pihak kecamatan, keterbatasan SDM, dan sebagainya. Sehingga keberadaan KTP-el tersebut memang belum diambil.

“Jadi kalau ada yang mengatakan ada penumpukan karena kesengajaan bisa kami pastikan tidak ada,” katanya.

Sebagai kordinator Disdukcapil Provinsi Sumsel, Ana menambahkan ada juga permasalah teknis mengenai system dari pusat akibat tingginya permintaan masyaakat akan KTP-el ini.

“Tapi memang ada juga kesalahan open managemen dari Disukcapil setempat karena memang sudah terlalu ramai,” katanya

Untuk itu, Ana menegaskan jika pihaknya dapat memastikan jika penyaluran KTP-el telah sesuai, dan tidak ada unsur kesengajaan untuk memperlambat pendistribusian tersebut.

“Jadi dengan kata lain, tolong dipisahkan antara keoentingan lembaga dan politik,” katanya. Jangan justru seolah di dramatisir.

“Seharusnya pemimpin itu kan lbih dapat memberikan solusi untuk membantu menangani suatu permasalah dengan bijak, atau memberi jalan kelaur dengan cara yang lebih santun,” katanya.

Kemudian, sesuai dengan saran dari Dirjen Dukcapi Kemendagri, ada eberapa solusi yang dapat dilakukan agar penyaluran KTP-el ini kembali lancer. Pertama dengan melibatkan kembali p[ihak kecamatan, dan opsi selanjutnya diantar langsung kepada alamat yang besangkutan.

“Tapi opsi kedua ini juga ada hambatan, apakah daerah tersebut mampu menanggung beban anggarannya,” kata dia.(vir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here