Palembang Raih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman

Palembang Raih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman

-Akhir Tahun Palembang Banjir Penghargaan Tingkat Nasional

 JAKARTA,BS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berhasil meraih penghargaan tingkat nasional dari Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Penghargaan Predikat  Kepatuhan Tinggi di bidang pelayanan publik atas capaian kinerja dalam pemenuhan komponen standar sesuai Undang – Undang  nomor 25 tahun 2009, Selasa (5/12/2017) langsung diserahkan Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.,Ph.D kepada Walikota Palembang H.Harnojoyo di Balai Kartini Jakarta Selatan (Jaksel).

Ombudsman RI menganugerahkan predikat kepatuhan kepada kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sebagai hasil penilaian terhadap kepatuhan standar pelayanan publik yang diterapkan masing-masing instansi berdasarkan hasil survey  kapatuhan tahun 2017, yang mana Palembang berada di zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).

Walikota Palembang H.Harnojoyo mengatakan, predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman ini harus menjadi cambuk bagi Pemkot Palembang dalam pencapain dalam pelayanan publik kedepannya.

“Ini harus menjadi motivasi lebih lagi kepada Pemkot Palembang dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat,” jelasnya usai menerima penghargaan.

Dikatakan orang nomor satu di Kota Palembang ini, untuk berada pada zona hijau di tingkat nasional, tidaklah muda  butuh waktu dan proses, tidak bisa satu atau dua tahun.

‘Sekarang penghargaan itu kita dapat.Namun yang jelas, Kota Palembang akan terus meningkatkan pelayanan sebagai pelayanan prima kepada masyarakat,’ tegasnya.

Harnojoyo mengatakan, untuk Palembang sendiri ada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk kedalam Zona Hijau dengan 60 pelayanan, namun demikian penghargaan ini bukan menjadi tujuan utama.

“Ke-empat SKPD itu yakni  Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, , RSUD BARI, Disdukcapil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM-PTSP) Kota Palembang,” katanya.

Sementara itu Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei.

Yang mana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling.

Dalam survei ini jelasnya Ombudsman melakukan penilaian terhadap 14 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 107 kabupaten, dan 45 kota pada Mei sampai Juli 2017.

Tujuan survei ini ialah mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kita menggunakan metode observasi dengan mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen pelayanan di unit pelayanan publik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah,” ulasnya.

Sementara untuk observasi dilakukan secara mendadak, yaitu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada UPP atau SKPD tentang waktu pelaksanaan observasi

Untuk diketahui, penghargaan  Predikat  Kepatuhan Tinggi di bidang pelayanan publik dari Ombudsman RI ini menambah catatan kado diakhir tahun  yang diterima Pemkot Palembang, mulai dari penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dr. Unifa Rosyidi,M.Pd pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 dan HUT PGRI ke -72 di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi Jawa Barat, Sabtu (2/12/2017).

Penghargaan dari International Council for Small Business (ICSB), Selasa (28/11/2017) malam di Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Penghargaan tingkat nasional Swasti Saba Wiwerda tahun 2017.Penghargaan yang diterima Wali Kota Palembang H. Harnojoyo untuk ketiga kalinya penghargaan untuk kategori Kota Sehat.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) kepada Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, Selasa (28/11/2017) di ruang Sasana Bhakti Praja Kementrian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat.(za)

Related Posts

Leave a Reply