Soal Keputusan Tegal Binangun, Begini Jawaban Pemkot Palembang

Soal Keputusan Tegal Binangun, Begini Jawaban Pemkot Palembang

PALEMBANG, BS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dapat melihat aspek kepentingan lain, terkait penolakan warga Tegal Binangun yang menolak wilayah tersebut masuk dalam teritori Kabupaten Banyuasin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mastofa mengatakan, saat ini persoalan Tegal Binangun adalah persoalan wilayah Provinsi Sumateta Selatan.

“Sekarang bukan soal Palembang atau Banyuasin, tapi ini adalah wilayah Sumsel. Jadi yang punya kewenangan adalah Pemprov Sumsel,” katanya.

Harobin mengatakan, Pemkot Palembang saat ini hanya bisa sebatas melakukan pengusulan terkait rencana perluasan wilayah.

Dimana, perluasan memang sudah direncanakan, bahkan sudah pernah dilakukan pemaparan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

“Kita jangan mendahului, karena dari hasil rapat di Provinsi telah keluar keputusan dan kita tunggu saja hasilnya,” katanya.

Dirinya berharap Pemerintah Provinsi dapat lebih dulu menyelesaikan persoalan yang saat ini sedang terjadi. Dari Pemkot Palembang, hanya bisa mengejar untuk penjadwalan dari DPR, bahkan surat sudah dikirimkan untuk pihak dewan kembali mejadwalkan pemaparan selanjutnya

“Aturan harus dipatuhi, dan harus melihat aspek kepentingan lain. Kalau masyarakat tidak mau jangan dipaksakan,” katanya

Saat ini ada dua persoalan yang harus diselesaikan Pemprov Sumsel, yang pertama soal penolakan warga Tegal Binangun masuk Banyuasin dan Talang Buluh yang masuk teritori Kota Palembang.

Karena, dalam PP 23 Tahun 1988, Talang Buluh masuk kota Palembang, sedangkan masyarakatnya menolak.

“Tegal binangun masuk ke mereka, Talang Buluh masuk ke kita. Ini kan dilema, warga Tegal Binangun tidak mau masuk ke Banyuasin, warga Talang Buluh tidak mau masuk ke kita,” katanya.

Saat ini pihaknya hanya bisa menunggu keputusan dari Pemprov Sumsel, termasuk semua kewenangan yang berkaitan dengan adanya pajak OPI Mall yang diketahui juga menjadi masalah pihak Banyuasin.

“Jika Provinsi menyetujui apa yang menjadi tuntutan warga Tegal Binangun, maka hal ini tidak akan terjadi. Jadi, kita tinggal mengunggu, jika memang kata mereka masuk Palembang dan kata Mendagri masuk Banyuasin, kita tidak dapat berbuat apa-apa,” katanya.(za)

Related Posts

Leave a Reply