Tingkatkan PAD, Perijinan Usaha Perdagangan Dipermudah

Tingkatkan PAD, Perijinan Usaha Perdagangan Dipermudah

Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menggelar Fokus group Discussion (FGD) di bidang perdagangan. FGD yang digelar dengan mengundang para pelaku usaha yang ada di Kota Palembang ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di bidang perdagangan dalam mengurus perijinan usaha.

“Selama ini para pelaku usaha takut untuk mengurus perijinan dengan alasan waktu yang lama, susah dan mahal,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pengaduan, Kebijakan dan Pelayanan DPM-PTSP, Arif Akhadi, saat membuka Fokus Discussion Penyederhanan Persyaratan Perijinan di Bidang Perdagangan, Kamis (30/11).

Arif mengatakan, melalui FGD ini para pelaku usaha perdagangan dan pemerintah dapat membahas dan mencari solusi mengenai kemudahan dalam membuat perijinan. Apalagi dalam waktu dekat Kota Palembang akan menggelar perhelatan akbar Asian Games 2018 yang tentunya akan berpengaruh dengan iklim investasi yang akan masuk ke Kota Palembang.

“Penyederhanaan persyaratan perijinan di bidang perdagangan ini sangat di butuhkan. Dengan banyaknya investor yang masuk ke Palembang tentunya akan berpengaruh dengan PAD Kota Palembang. Target kedepannya 100 persen usaha di Palembang memiliki ijin semua,” Katanya.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Fasilitasi Pelaku Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan, Sintong Maruli mengatakan, banyak kemudahan yang didapatkan para pelaku usaha yang akan mengurus perijinan. Seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang selama ini dalam pengajuannya sudah digabungkan menjadi satu berkas, yang mana nantinya kelengkapan berkas yang diterima pihaknya akan diteliti lagi kelengkapannya dan akan dikembalikan dalam bentuk surat rekomendasi ke DPM-PTSP dan baru bisa diterbitkan ijinnya.

“Selain itu ada juga Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang saat ini sudah tidak diwajibkan lagi yang secara otomatis sudah lebih dipersingkat lagi,” jelasnya sembari mengatakan perijinan yang paling banyak diajukan yakni pengadaan, badan usaha dan perusahaan perseorangan.

Ketika disinggung mengenai maraknya perusahaan perniagaan daring (e-commerce) yang mulai merambah Kota Palembang, Sintong mengakui untuk perijinan perusahaan e-commerce tersebut, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Karena itu sampai saat ini pengajuan persyaratan perijinan untuk e-commerce ini belum bisa diajukan meskipun sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan perijinan untuk e-commerce yang masuk di DPM-PTSP.

“Kalau sudah ada petunjuk dari pusat mengenai produk hukumnya  baru akan kita tindak lanjuti, karena e-commerce ini masih bersifat nasional,” ulasnya.

Selain itu juga tambah Sintong keberadaan e-commerce ini juga akan dilihat lagi dari kondisi daerah, mengingat adanya dampak terhadap gerai-gerai konvensional terutama tentunya berdampak juga dengan tenaga kerja yang ada.

“Akan dilihat dan dipilah-pilahlah tentunya mana yang bisa di e-commerce kan,” tutupnya. (za)

Related Posts

Leave a Reply