Banda Aceh – Pemerintah Aceh resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Flora Agung Grup dalam acara yang digelar di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa, 27 Mei 2025.
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, serta dihadiri oleh sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pejabat biro terkait.
Dari pihak perusahaan, hadir CEO PT Flora Agung Grup, Ivansyah, beserta jajaran direksi lainnya. Kesepakatan ini menandai dimulainya kerja sama penting antara Pemerintah Aceh dan sektor swasta dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor industri dan agribisnis.
Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menyambut baik kesepakatan ini dan menekankan pentingnya komitmen dalam merealisasikan kerja sama tersebut.
“Pada prinsipnya kami sangat mendukung kerja sama ini demi kemajuan pembangunan Aceh. Kami berharap komitmen dari pihak perusahaan benar-benar diwujudkan dalam bentuk aksi nyata,” ujar Mualem.
CEO Flora Agung Grup, Ivansyah, menyampaikan bahwa MoU ini merupakan langkah awal untuk pengembangan berbagai sektor penting di Aceh, terutama industri pengolahan hasil perkebunan, peternakan hingga perikanan.
Salah satu program yang akan dieksekusi dalam kerja sama ini adalah pembangunan pabrik kilang (refinery) untuk mengolah kelapa sawit mentah (CPO) menjadi produk minyak goreng dengan merek lokal berlabel Aceh. Ivansyah menilai potensi sektor sawit di Aceh sangat besar, namun belum tergarap optimal.
“Kami melihat peluang besar di Aceh untuk mengembangkan industri pengolahan sawit. Hingga saat ini, belum ada pabrik di Aceh yang mengolah CPO menjadi minyak goreng siap konsumsi. Ini akan menjadi langkah awal menuju kemandirian industri daerah,” ujar Ivansyah.
Ia juga menambahkan bahwa PT Flora Agung Grup merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor strategis seperti perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri pengolahan. Pihaknya berkomitmen untuk berinvestasi secara berkelanjutan di Aceh dan mendukung pembangunan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam daerah. []
—
