Meski harus berhadapan dengan efisiensi anggaran pada 2025, pemerintah Provinsi Bengkulu tetap berkomitmen untuk melanjutkan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Bengkulu, H. Mian, dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu di ruang kerjanya, Rabu (26/02).

Dalam pertemuan itu, Mian menyoroti masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang rusak, dengan persentase mencapai lebih dari 40 persen. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, meskipun ada pengetatan anggaran, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.

“Kondisi jalan dan jembatan yang rusak adalah persoalan nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari. Ini menjadi perhatian serius kami, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan terus berjalan, meski harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar Mian.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa sinergi antara Pemprov Bengkulu dan BPJN sangat diperlukan untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah mengupayakan agar Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan tetap menempatkan Bengkulu sebagai prioritas.

“Kami berharap program Inpres Jalan tetap mengakomodasi kebutuhan Bengkulu. Kami tidak ingin masyarakat terus mengeluhkan jalan rusak, sementara kita memiliki peluang untuk memperbaikinya dengan dukungan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara itu, penentuan ruas jalan yang akan menjadi prioritas perbaikan pada 2025 masih dalam tahap pembahasan. Tim dari Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Dinas PUPR, serta Baperida tengah menggodok skema pengerjaan yang paling efektif, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Semuanya penting, tetapi kita harus menyusun skala prioritas yang realistis. Kami akan menyelesaikan secara bertahap agar pembangunan benar-benar berdampak dan berkelanjutan,” pungkas Mian.