emerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menyiapkan lahan untuk dihibahkan ke Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Pulau Enggano. Rencananya, lahan yang akan dihibahkan tersebut seluas lebih kurang 12 hektar.
Pengalokasian lahan ini guna menindaklanjuti permohonan dari pihak Bakamla RI yang meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu menghibahkan lahan guna mendirikan stasiun Bakamla RI di Provinsi Bengkulu.
Hal ini diungkapkan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, usai memimpin rapat penetapan pengalokasian ruang dan lahan untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) di ruang Rapat Raflesia Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (11/7).
Rapat ini diikuti oleh Kepala BPKAD, Dishub, DKP, Biro Hukum, Biro Bangda, serta Biro Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu.
Menurut keterangan Khairil, rencananya Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menghibahkan lahan seluas 12 hektar di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
Di lahan tersebut nanti, jelas Khairil, akan dibangun fasilitas sarana dan prasarana penunjang pengamanan laut, terutama di pulau terluar yaitu Pulau Enggano.
“Lahan yang akan kita serahkan atau kita hibahkan ini nanti tentu lahan yang sudah bersertifikat dan sudah ‘clear and clean’ serta sudah tercatat pada aset kita,” sebut Khairil.
Lanjutnya, dari hasil rapat yang dilakukan, ada beberapa opsi lahan yang akan diserahkan kepada Bakamla, baik lahan milik aset Pemerintah Provinsi Bengkulu ataupun hibah lahan dari masyarakat Enggano.
“Sedapat mungkin, lahan tersebut berdekatan dengan pelabuhan laut di Pulau Enggano, yaitu di Desa Malakoni dan Kahyapu agar akses Bakamla dapat cepat dan lancar,” sampainya.
Rencananya, jelas Khairil, salah satu opsi lokasi lahan yang akan dihibahkan yaitu lahan di SMAN 6 Enggano seluas lebih kurang 12 hektar yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Selain itu, lanjutnya, opsi lainnya yaitu lahan masyarakat yang bisa dihibahkan untuk Bakamla.
“Nanti kita undang aparat desa setempat termasuk juga tokoh masyarakat maupun pemuka adat di Enggano untuk menawarkan lahan mereka ataupun aset desa yang bisa dihibahkan bagi kepentingan Bakamla,” sebutnya.
Hal itu dilakukan, ujarnya, mengingat keamanan laut ini bukan hanya untuk kepentingan Pulau Enggano maupun Provinsi Bengkulu saja, namun lebih dari itu untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Itu opsi lainnya, namun yang jelas dari Pemerintah Provinsi Bengkulu akan kita coba tawarkan lahan yang di SMAN 6 Enggano,” sampainya.
Dipilihnya lahan di Pulau Enggano tersebut, jelas Khairil, selain untuk kepentingan meningkatkan perannya di wilayah Indonesia Tengah dengan membangun Sistem Keamanan dan Pemantauan Maritim “National Maritime Security System” (NMSS), juga untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan dari pulau terluar tersebut.
Dengan adanya stasiun Bakamla itu tentu disambut baik oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan posisi strategis Kepulauan Enggano yang merupakan pulau terluar di Provinsi Bengkulu. Pemda berharap agar keberadaan stasiun Bakamla dapat segera terwujud.
“Kami akan lakukan rapat lanjutan mengenai sosialisasi rencana pembangunan di Pulau Enggano dan masyarakat di tempat pembangunan stasiun Bakamla sangat setuju dan berharap segera dibangun, sebab dari berbagai sisi dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan tentu bagi Pemda Provinsi Bengkulu,” demikian sampai Khairil.
[Saipul & Rangga]
