Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Satgasus Optimalisasi Penerimaan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (27/10).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian, didampingi Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Dicky Sondani, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan ini membahas strategi dan langkah konkret untuk mengoptimalkan PAD di berbagai sektor, terutama dari perusahaan dan pabrik yang beroperasi di wilayah Bengkulu.

Wakil Gubernur Mian menyampaikan bahwa Pemprov Bengkulu bersama Forkopimda akan melakukan observasi dan intervensi langsung ke lapangan terhadap pabrik dan perusahaan pertambangan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah.

“Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah ini dilakukan melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dipimpin langsung oleh Pak Wakapolda, serta melibatkan unsur Forkopimda dan Kejati Asdatun. Tujuannya agar pundi-pundi keuangan daerah bisa optimal sesuai aturan yang berlaku,” jelas Mian.

Selain intervensi lapangan, Pemprov juga akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan yang tercatat belum memenuhi kewajiban pajaknya.

“Kita akan lakukan sosialisasi dan observasi. Tentu kewajiban mereka adalah membayar pajak, seperti pajak galian C, alat berat, air permukaan, pabrik sawit, dan pertambangan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Dicky Sondani menegaskan bahwa tim gabungan dari Pemda, Kejaksaan, Polri, dan Korem akan turun bersama untuk melakukan pengecekan langsung ke perusahaan-perusahaan tersebut.

“Kalau tim sudah terbentuk, kami dari Pemda, Kejaksaan, Polri, dan Korem akan turun ke lapangan untuk mengecek perusahaan yang belum membayar pajak,” tutupnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara optimal guna mendukung pembangunan Bengkulu yang berkelanjutan.