Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan bertemu langsung dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan program perumahan di Provinsi Bengkulu agar lebih merata dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Gubernur Helmi Hasan menegaskan Bengkulu memiliki peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia, namun sering kali belum mendapatkan perhatian yang sepadan dalam berbagai program pembangunan nasional, termasuk sektor perumahan.

“Bengkulu ini provinsi yang paling berjasa bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia tanpa Bengkulu, karena putri penjahit bendera Merah Putih adalah putri asli Bengkulu. Namun faktanya, Bengkulu kerap dilupakan dalam berbagai program pemerintah,” tegas Helmi Hasan.

Melalui pertemuan ini, Gubernur Helmi Hasan berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat dapat semakin kuat, sehingga program perumahan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Bengkulu.

Oleh karena itu, Helmi Hasan berharap Kementerian PKP dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan perumahan di Bengkulu dan menindaklanjutinya dengan kunjungan langsung ke daerah.

“Kami ingin Bapak Menteri datang langsung ke Bengkulu untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan program perumahan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik kunjungan Gubernur Bengkulu dan memastikan pihaknya telah menjadwalkan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat.

“Sebagai tindak lanjut, kami akan berkunjung ke Bengkulu untuk melihat langsung pelaksanaan program perumahan, mulai dari bedah rumah, program KUR perumahan, hingga meninjau rumah subsidi yang sudah dibangun,” kata Maruarar Sirait.

Selain itu, Menteri PKP juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat dan mempermudah pembiayaan rumah subsidi guna melindungi masyarakat dari praktik rentenir.

“Negara harus hadir memberikan solusi nyata. Pembiayaan rumah subsidi harus mudah, cepat, dan tidak memberi ruang bagi rentenir yang selama ini membebani rakyat kecil,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, turut hadir juga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, serta dihadiri jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, dan Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo.