Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk turut mengawal berbagai program pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini disampaikan saat audiensi bersama Plt. Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu, Sugimulyo, di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (23/6/2025).

“Kita minta BPKP untuk mengawal agar Pemerintah Provinsi, kabupaten, dan kota benar-benar berada di jalur yang tepat, baik dari sisi penganggaran, perencanaan, hingga pelaksanaan,” ujar Gubernur Helmi Hasan.

Sebagai contoh, Helmi menyebut kondisi Kabupaten Bengkulu Utara yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian bersama.

“Begitu juga Kabupaten Kepahiang dan Kaur yang masih mendapat predikat WDP. Ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi dan BPKP agar ke depan seluruh daerah bisa meraih opini WTP tanpa catatan,” jelasnya.

Gubernur Helmi juga berharap BPKP dapat membantu Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menindaklanjuti berbagai catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Termasuk dalam upaya pemprov memaksimalkan aset dan pendapatan, kita harap BPKP bisa bersinergi dengan Satgassus yang sudah dibentuk,” tutupnya.