Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, yang digelar pada Rabu (9/7) di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh.
Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir; anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh; unsur Forkopimda Aceh; Plt Sekda Aceh; para bupati dan wali kota serta ketua DPRK se-Aceh; kepala SKPA; rektor perguruan tinggi; tokoh masyarakat; dan alim ulama.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya RPJM Aceh sebagai dokumen strategis yang berangkat dari kondisi riil daerah, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menjaring gagasan dan saran konstruktif, guna memastikan pembangunan Aceh lima tahun mendatang berjalan terarah dan berorientasi hasil.
Gubernur juga menyampaikan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yaitu “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis “Cap Sikureung”. Misi tersebut mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Dalam pidatonya, Gubernur Muzakir Manaf turut menekankan perlunya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045. Ia juga menyoroti tantangan utama terkait berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada 2027. Untuk itu, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mendorong perpanjangan dana otsus agar pembangunan dan perdamaian dapat terus berlanjut.
“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA,” ujar Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait beberapa hal prioritas lain, seperti perpanjangan Dana Otonomi Khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung proses perencanaan pembangunan Aceh, seraya berharap agar Musrenbang ini menjadi awal bagi terwujudnya Aceh yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucap Gubernur Muzakir Manaf.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Sekjen menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh di atas 5% pada periode 2025, dengan proyeksi meningkat secara gradual hingga 2029.
Tomsi juga menyampaikan target pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, yang diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dengan dukungan sektor unggulan dan peningkatan kualitas belanja daerah.
Sekjen Kemendagri tersebut turut memaparkan data realisasi belanja kabupaten/kota di Aceh yang dinilai masih bervariasi, dengan beberapa daerah menunjukkan belanja pegawai yang cukup tinggi. Ia menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menyampaikan bahwa Dana Otsus Aceh harus ditransformasikan dari peran penopang menjadi akselerator. Ia menekankan perlunya efisiensi belanja rutin, serta memfokuskan pada proyek-proyek terobosan bagi pertumbuhan riil. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengeksplorasi, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh sumber pendanaan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh dapat dipercepat dengan beberapa kebijakan utama, yaitu percepatan eksploitasi blok migas di Selat Malaka; revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun melalui hilirisasi migas dan CCS (Carbon Capture and Storage); revitalisasi KPBPB Sabang yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan globally connected; pengembangan kepariwisataan berkualitas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar; serta peningkatan produktivitas kopi Gayo serta komoditas tanaman pangan potensial (padi, jagung, cokelat, kelapa, peternakan, dan hortikultura), guna mendukung pencapaian swasembada pangan dan pelaksanaan MBG.
—
