BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan terus memacu penyaluran bantuan bagi seluruh kabupaten/kota yang terdampak akibat bencana banjir dan longsor. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir menegaskan, bencana kali ini adalah yang terparah sepanjang sejarah yang pernah ia rasakan, dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah.
Hal ini disampaikan Sekda Aceh, M. Nasir saat menerima kunjungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh di Posko Komando Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Kamis (04/12/2025).
“Ini bencana terparah sebab seumur hidup baru kali ini merasakan bencana banjir terparah dan luas melanda Aceh,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir.
M. Nasir memaparkan, Kabupaten Aceh Tamiang disebut menjadi wilayah yang paling luas dampaknya, dimana seluruh kota tertutup lumpur. Pemerintah Aceh bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) berkomitmen penuh mengoptimalkan kembali jalur lintas darat yang rusak parah akibat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Sinergi ini difokuskan pada percepatan pemulihan konektivitas utama, terutama jalur yang menghubungkan wilayah barat dan timur Aceh.
M. Nasir, menyatakan bahwa upaya perbaikan dan pembukaan akses menjadi prioritas utama. Kolaborasi dengan BPJN sangat vital, mengingat kerusakan yang terjadi mencakup putusnya total jalur darat penghubung penting, seperti ruas Bireuen ke Banda Aceh yang terputus akibat tergerusnya tiga jembatan.
“Alhamdulillah akses jalur lintas sudah tembus. Distribusi logistik akan terus dipacu. Terkait jalur lintas Bireuen – Aceh Utara, kita meminta kepada Dinas PUPR Aceh dan BPJN agar jembatan Bailey Awe Geutah segera fungsional untuk jalur alternatif,” ucapnya.
Selanjutnya, M. Nasir mengakui masih ada beberapa lokasi, termasuk di sejumlah daerah seperti Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, yang masih belum terakses. Sehingga bantuan logistik pun diupayakan via laut, meskipun pengiriman awal melalui Kuala Idi, Aceh Timur, sempat terkendala.
BBM Disuplai via Udara ke Wilayah Poros Tengah
Kondisi terisolir juga melanda wilayah tengah Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah (BM), dan Gayo Lues. Untuk menjangkau daerah ini, distribusi bantuan logistik dilakukan melalui udara.
“Bantuan ke sana menggunakan via udara, berkerja sama dengan Kodam IM, Polda Aceh, dan BPPD. Bantuan logistik ke Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues sudah didistribusikan, baik melalui dropping udara maupun langsung ke wilayah-wilayah terisolir,” jelasnya.
Masalah konektivitas juga menjadi perhatian, dimana jalur darat penghubung Bireuen ke Banda Aceh putus total akibat tiga jembatan yang tergerus banjir. Pemerintah Aceh berencana membangun jembatan bailey Awe Geutah yang diharapkan rampung dalam tiga hari ke depan. Penyelesaian jembatan bailey ini vital karena akan menembuskan akses jalur Banda Aceh menuju ke Kabupaten Aceh Tamiang.
“Begitu halnya dengan pengerjaan jalan dan jembatan dari Simpang KKA menuju Kabupaten Bener Meriah. Dari hasil data kita peroleh dari tim lapangan, sepanjang 42 kilometer sudah selesai dikerjakan. Pemerintah Aceh sudah berkoordinasi dengan Bupati Bener Meriah untuk mengarahkan alat berat untuk proses membantu penyelesaian jalur lintas tersebut.,” ujar M. Nasir.
Terkait komunikasi, 48 unit Starlink telah dikirim ke daerah terdampak. Namun, pasokan listrik dan BBM menjadi hambatan utama operasional Starlink. Beruntung, Pertamina telah berkomitmen menyuplai satu ton BBM per hari via udara untuk mengatasi masalah ini.
Data sementara menunjukkan, bencana ini telah merusak sekitar 75.000 rumah warga. Sekda mengungkapkan, dengan kemampuan normal pembangunan rumah layak huni di Aceh yang hanya sekitar 2.000 unit per tahun, maka penanganan rumah terdampak ini akan membutuhkan waktu sangat lama.
“Perlu perhatian pemerintah pusat sebab jika dikalikan 75 ribu itu butuh 30 tahun rampung,” tegas Sekda Aceh, menggaris bawahi perlunya dukungan anggaran dan sumber daya dari Pemerintah Pusat untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Wakil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Budi Prijono, turut menaruh simpati mendalam terhadap musibah yang terjadi. Wakil Ketua BPK RI menyebut status bencana saat ini sudah memasuki tahap emergency.
“Ini sudah menjadi emergency. Ini menyangkut bantuan kemanusiaan, kita menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam,” ucapnya.
BPK RI berkomitmen untuk mengoordinasikan tim inspektorat guna membantu korban bencana semaksimal mungkin. Bentuk kepedulian juga diwujudkan melalui donasi uang tunai yang dikumpulkan dari seluruh pegawai BPK RI. Donasi tersebut akan dikirim secara bertahap hingga proses pemulihan (recovery) selesai, sebagai bentuk dukungan kemanusiaan bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
“Ada sekitar 9.000 lebih pegawai BPK RI di seluruh provinsi, baik di Aceh maupun di tingkat pusat,” pungkasnya. []
