Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam membangun daerah melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, Selasa, 15 April 2025.
LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024 disampaikan langsung oleh Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dalam Sidang Paripurna DPRA yang dipimpin oleh Ketua DPRA Zulfadli dan dihadiri jajaran Forkopimda serta unsur pimpinan SKPA.
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusional pemerintah kepada rakyat Aceh melalui DPRA, sekaligus gambaran atas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Mualem menyampaikan, berbagai capaian positif yang diraih selama 2024 adalah hasil kerja bersama yang solid antara pemerintah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.
Capaian itu terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp11,45 triliun atau 101,70 persen dari target, serta realisasi belanja sebesar Rp11,34 triliun atau 97,18 persen.
Kinerja fiskal juga ditopang oleh peningkatan penerimaan zakat, infak, dan sedekah yang mencapai Rp95,53 miliar, jauh melampaui target.
Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 14,23 persen menjadi 12,64 persen, stunting turun dari 29,4 persen menjadi 27 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,02 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh juga naik menjadi Rp65,36 triliun, memperkuat struktur ekonomi daerah. Investasi menjadi motor penggerak utama.
“Selama tahun 2024, total nilai investasi dari PMDN dan PMA mencapai Rp9,47 triliun,” kata Mualem.
Pemerintah juga sukses menggelar 43 event promosi wisata, yang mendatangkan lebih dari 11 juta kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
Selain itu Pemerintah Aceh turut memperkuat layanan sosial dengan membangun 988 unit rumah layak huni, 186 rumah ibadah, serta menyalurkan beasiswa bagi 51.903 siswa yatim dan piatu senilai lebih dari Rp124 miliar.
“Di bidang kesehatan, premi Jaminan Kesehatan Aceh untuk 1,56 juta jiwa ditanggung penuh oleh pemerintah, dengan total pembiayaan mencapai Rp749 miliar lebih,” sebut Mualem.
Pembangunan juga menyasar sektor pertanian, perikanan, pendidikan dayah, ketenagakerjaan, energi, dan perlindungan sosial. Upaya itu ikut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh ke angka 75,36, naik dari tahun sebelumnya, dan kini masuk dalam kategori tinggi.
Dalam forum paripurna itu, Gubernur juga menyampaikan berbagai penghargaan nasional yang diraih Aceh sepanjang 2024, mulai dari bidang lingkungan, pendidikan, pangan, hingga pembangunan kepemudaan.
“Semua capaian ini adalah hasil kerja kolektif, kerja ikhlas, dan sinergi dari berbagai pihak. Kami terus berkomitmen menjalankan roda pemerintahan secara transparan dan akuntabel demi Aceh yang lebih baik,” ujar Mualem menutup penyampaian LKPJ.
