Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan perkembangan terkini terkait penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Perkembangan tersebut disampaikan langsung oleh Sekda pada rapat koordinasi lanjutan yang digelar di Sekretariat Posko Tanggap Darurat, Minggu (30/11).
Berdasarkan data resmi yang dihimpun hingga pukul 13.00 WIB hari ini, Pemerintah Aceh mencatat jumlah masyarakat terdampak mencapai 441.842 jiwa. Dari jumlah tersebut, tercatat 80 orang meninggal dunia, 330 orang mengalami luka berat, 1.284 orang luka ringan, dan 71 orang masih dinyatakan hilang.
Sementara itu, jumlah pengungsi yang tersebar di berbagai lokasi mencapai 207.017 jiwa yang kini ditampung di 229 titik pengungsian di seluruh wilayah. Pendataan terus dilakukan oleh posko kabupaten/kota untuk memastikan akurasi sehingga memudahkan penanganan lanjutan.
Sekda menjelaskan bahwa kondisi air di sebagian besar wilayah terdampak sudah mulai surut. Meskipun demikian, ia mengatakan endapan lumpur akibat banjir memerlukan penanganan tambahan agar proses evakuasi dan pembersihan dapat berjalan maksimal.
Terkait distribusi logistik, Pemerintah Aceh mengonfirmasi bahwa bantuan melalui jalur laut yang diberangkatkan sebelumnya telah mendarat di Pelabuhan Krueng Geukueh pada sore hari ini. Sementara itu, wilayah yang masih terisolir juga telah menerima bantuan melalui jalur udara, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.
Selain itu, Nasir turut melaporkan adanya kendala distribusi komoditas pertanian di Aceh Tengah. Ia menjelaskan bahwa 11.000 hektare lahan cabai yang telah memasuki masa panen belum dapat dibawa keluar akibat akses yang masih terbatas. Untuk itu, Pemerintah Aceh telah berkoordinasi dengan BNPB agar pesawat yang digunakan untuk menyalurkan bantuan logistik dapat digunakan juga untuk memuat hasil panen cabai tersebut agar bisa dibawa keluar dari daerah terdampak.
Terkait masa tanggap darurat yang ditetapkan selama 14 hari, Nasir menegaskan bahwa periode ini harus digunakan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi, mulai dari logistik, pelayanan kesehatan, evakuasi, hingga pemulihan konektivitas. Ia menambahkan bahwa setelah tahap tanggap darurat selesai, pemerintah akan beralih pada fase pemulihan dan rehabilitasi yang lebih komprehensif.
“Selama 14 hari ini kita pastikan semua masyarakat kita sehat, selamat, dan tidak kekurangan suatu apa pun. Akses logistik dan kesehatan juga harus benar-benar menjangkau mereka yang terdampak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nasir juga menyoroti urgensi penanganan hewan yang terdampak bencana. Ia memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk segera melakukan evakuasi bangkai hewan agar tidak menimbulkan dampak kesehatan dan penyakit menular bagi masyarakat.
Sementara itu, BNPB menyampaikan bahwa distribusi bantuan melalui jalur darat, laut, dan udara secara keseluruhan telah menjangkau seluruh wilayah terdampak, meskipun jumlahnya masih terbatas. BNPB mendorong agar kabupaten/kota dapat menyampaikan data kebutuhan secara rinci agar penyaluran dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
BNPB juga terus berkoordinasi dengan BASARNAS untuk menambah jumlah personel ke wilayah-wilayah terisolir guna mempercepat proses evakuasi. BPBA turut menegaskan bahwa mobilisasi logistik akan terus dilakukan setiap hari guna memastikan tidak ada bantuan yang menumpuk di posko dan semuanya tersalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran.
Adapun terkait perkembangan pemulihan komunikasi, Diskominsa Aceh melaporkan bahwa perangkat Starlink telah dikirimkan ke beberapa wilayah terdampak seperti Bener Meriah dan Takengon untuk memperlancar koordinasi, mengingat layanan komunikasi konvensional masih belum pulih sepenuhnya.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan BPBA, BNPB, TNI-Polri, serta seluruh SKPA dan lembaga terkait demi mempercepat evakuasi, pemulihan akses, dan penyaluran bantuan hingga kondisi di seluruh wilayah terdampak benar-benar pulih seutuhnya. Sekda juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terjerumus pada informasi yang belum jelas kebenarannya. []
