Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, menyampaikan sambutan Gubernur Aceh pada Rapat Koordinasi Program Ruang Bersama Indonesia antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kab/Kota se-Aceh yang dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Jum’at (7/11/2025).
Banda Aceh — Pemerintah Aceh menerima kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, yang hadir dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 7 November 2025.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Ruang Bersama Indonesia dari Kementerian PPPA yang bertujuan untuk menciptakan ruang kolaboratif di berbagai tingkatan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak.
Dari pihak Pemerintah Aceh hadir Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat, Syakir, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Meutia Juliana, jajaran SKPA terkait, serta sejumlah utusan dari kabupaten kota.
Sementara dari Kementerian PPPA juga hadir Deputi Pemenuhan Hak Anak Pribudiarta Nur Sitepu, Staf Khusus Menteri PPPA Ariza Agustina.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Syakir, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap upaya penguatan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membangun Aceh yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi semua.
“Perempuan dalam budaya Aceh adalah pilar pembentuk karakter masyarakat dan bangsa,” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Syakir.
Gubernur juga menilai program “Ruang Bersama Indonesia” yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA sejalan dengan karakter masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan solidaritas. Melalui koordinasi ini, Pemerintah Aceh berharap penguatan kelembagaan dan layanan bagi perempuan dan anak dapat semakin efektif hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Lebih lanjut, Pemerintah Aceh terus memperkuat layanan UPTD PPPA, menyediakan pendampingan bagi korban kekerasan, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki perspektif gender dan berpihak pada pemenuhan hak anak.
“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama — pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga,” tegas Gubernur dalam sambutan tersebut.
Menteri PPPA Apresiasi Upaya Pemerintah Aceh
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menjawab berbagai tantangan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas berbagai langkah yang telah dilakukan dalam memperkuat sistem dan layanan perlindungan di daerah.
“Kami apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas berbagai upaya yang dilakukan selama ini dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, demikian juga kepada pemerintah kabupaten dan kota di Aceh,” ujar Menteri Arifah.
Menteri turut memaparkan sejumlah capaian penting terkait pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak di Aceh serta memberi masukan terkait sejumlah hal yang dinilai masih belum maksimal. []
Check Also
Aceh Timur – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, meninjau kondisi Kuala Idi Rayeuk, Kabupaten …
