Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bengkulu masa khidmat 2024-2029 resmi dilantik. Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf, di Asrama Haji Bengkulu, Sabtu (8/2/2025).

Ketua PWNU Bengkulu, Khairudin Wahid, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap konsolidasi dengan fokus utama pada penguatan umat.

Menurutnya, secara kultur, masyarakat Bengkulu sudah menganut ahlussunnah wal jamaah, tetapi masih banyak yang belum mengenal Nahdlatul Ulama sebagai rumah besar yang menaungi mereka.

“Kami berupaya menjalankan organisasi ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, termasuk anggaran rumah tangga dan regulasi lainnya. Tata kelola organisasi (governance system) yang profesional sangat penting bagi PWNU Bengkulu,” ujar Khairudin.

Ia juga menekankan bahwa organisasi harus dikelola secara manajerial sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Nahdlatul Ulama.

Di sisi lain, ia mengakui adanya tantangan dalam proses konsolidasi organisasi, terutama dari segi geografis. Jarak antar-kabupaten yang cukup jauh serta keterbatasan akses komunikasi di beberapa daerah (blank spot) menjadi kendala dalam mengimplementasikan program digitalisasi yang telah dicanangkan oleh PWNU.

“Kami menyadari tantangan ini, tetapi kami akan terus mencari solusi agar organisasi dapat berjalan efektif dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Bengkulu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairil Anwar, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan bahwa kemitraan antara PWNU Bengkulu dan pemerintah daerah perlu diperkuat. Sinergi yang solid dinilai penting untuk mendukung berbagai program keumatan, termasuk pelatihan kepemimpinan yang menjadi agenda pertama kepengurusan baru.

“PWNU Bengkulu dan pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurus dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat perlu terus diupayakan,” ujar Khairil.

Ia menambahkan bahwa konsolidasi organisasi harus mencakup tiga aspek utama, yakni tata kelola administrasi dan legalitas kepengurusan, penguatan sumber daya manusia dan keuangan, serta layanan yang relevan bagi jemaah dengan mempertimbangkan kondisi aktual di masyarakat.

[Febri & Refky]