Guna memastikan proyek penanganan longsor Nakau hingga perbatasan Kepahiang terkendali, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, meninjau langsung proyek pekerjaan Balai Pelaksanaan Jalan Provinsi Bengkulu di jalur pegunungan Kepahiang pada Minggu (4/5).

Peninjauan yang dilakukan Mian ini sekaligus untuk mempertanyakan status lahan yang digarap dalam proyek penanganan longsor tersebut.

“Ini memang punya masyarakat lahannya? Nanti saya konfirmasi ini memprihatinkan kalau ditumbangi semua. Nanti saya mau minta datanya dari Bupati Kepahiang, lahan ini statusnya milik masyarakat bersertifikat atau masyarakat garap kawasan?,” tanya Mian.

Proyek penanganan longsor Nakau hingga perbatasan Kepahiang ini menelan anggaran sebesar Rp 6,7 miliar dengan pelaksanaan kerja selama 180 hari, terhitung sejak 20 Maret lalu.

Hanya saja, proyek dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu ini menuai sorotan, karena aktivitas pekerjaan yang membabat pepohonan dan akan berdampak kepada kondisi jalan yang mudah longsor.

“Ini kalau ditumbangi kayak gini habis jalan,” cetus Mian.

Sementara itu PPK I Unit III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Komarudin, menambahkan saat ini aktivitas pekerjaan masih berupa pembersihan sisi lahan.

Rencananya, proyek penanganan longsor ini akan menggunakan pondasi Bore Pile.

Pondasi jenis ini merupakan pondasi dalam yang berbentuk layaknya tabung panjang dan ditancapkan ke dalam tanah.

Penggunaan bore pile ini difungsikan untuk mengalirkan beban berat kontruksi ke dalam lapisan tanah yang lebih keras. Metode bore pile ini digunakan jika struktur permukaan tanah tidak kuat untuk menahan keseluruhan beban bangunan yang akan didirikan.

“Lagi pembersihan nantinya pondasinya Bore Pile. Ini lahan sudah dibuka masyarakat sudah jadi kebun kopi. Longsor di sisi jalan ini sudah terjadi sejak 2021, tapi alokasi anggaranya baru sekarang,” jelas Komarudin.