Vientiane, Beritasumatera.com – Saat ini, dunia sedang menghadapi sejumlah konflik dan perang. Hal ini berimbas pada menurunnya rasa saling percaya antarnegara sehingga kerjasama konstruktif sulit terwujud. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman bersama untuk saling mendukung kemajuan negara anggota demi mencapai kemajuan Kawasan.
“Tahun lalu, kita telah menyepakati pentingnya KTT ke-19 Asia Timur sebagai upaya untuk menjaga dan memajukan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dunia, namun kesepakatan tersebut tidak akan berarti tanpa implementasi dan komitmen yang nyata sebagai kunci keberhasilan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri KTT Ke-19 Asia Timur di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Jumat (11/10/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan tiga langkah nyata yang harus diambil KTT Asia Timur demi terciptanya stabilitas kawasan, baik di bidang politik maupun ekonomi.
“Pertama, ketidakadilan dan krisis kemanusiaan terus menimpa bangsa Palestina. Konflik juga telah meluas di tempat lain, di luar Gaza dan Tepi Barat. Apakah berbagai pelanggaran hukum internasional seperti ini akan dibiarkan terus?,” tanya Wapres.
Menurutnya, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk bersikap dan berpihak pada hukum internasional serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada kehidupan masyarakat di negara masing-masing, tetapi juga akan menciptakan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas global dan keadilan sosial.
“Jangan tebang pilih dalam menjalankan hukum internasional. Jika hal ini terus dilakukan, saya khawatir banyak konflik baru akan muncul,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wapres mendesak negara yang belum mengakui Palestina untuk dapat melakukannya segera.
“Implementasi Resolusi ES 10/24 juga harus terus dipantau. Dan Solusi Dua Negara harus tetap menjadi rujukan utama penyelesaian masalah Palestina,” tegasnya.
Selanjutnya, Wapres menyoroti pentingnya KTT Asia Timur sebagai wadah penting membangun kembali kepercayaan antarnegara dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ancaman kekerasan. Menurutnya, dialog konstruktif dan kerja sama yang kuat pada forum ini, maka dapat menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah yang kerap dilanda ketegangan.
“Kedua, [forum ini] menjadi medium peningkatan rasa saling percaya. Kita tunjukkan bahwa budaya dialog penting untuk mengurangi kesalahpahaman, membantu meredakan ketegangan, dan sebagai satu-satunya cara untuk menanggulangi tantangan multidimensi,” ajaknya.
Perekonomian global menghadapi serangkaian tantangan serius, mulai dari meningkatnya perang dagang dan kebijakan proteksionisme, hingga disrupsi dalam rantai pasok yang mempengaruhi kelancaran distribusi barang. Wapres menilai ekonomi inklusif dapat menjadi salah satu solusinya.
“Ketiga, memastikan jembatan kerjasama ekonomi yang inklusif. Kerjasama konkret harus diciptakan untuk mewujudkan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP),” ungkap Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres berharap KTT Asia Timur dapat memperkuat keterhubungan antarnegara, membangun ketahanan kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan global, serta meneguhkan peran kita sebagai aktor utama di panggung dunia.
“Hanya melalui kerja sama konstruktif dan inklusif, kita dapat membentuk kawasan yang damai dan meninggalkan warisan kemakmuran untuk generasi mendatang,” pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, PM Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, PM Cambodia H.E. Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, PM Lao PDR H.E. Sonexay Siphandone, PM Malaysia H.E. Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Permanent Secretary Myanmar Mr. Aung Kyaw Moe, President of Philippines H.E. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., PM Singapore H.E. Lawrence Wong, PM Thailand H.E. Paetongtarn Shinawatra, PM Vietnam H.E. Pham Minh Chinh, PM Timor-Leste H.E. Xanana Gusmao, dan Secretary General ASEAN H.E. Dr. Kao Kim Hourn.
Mendampingi Wapres pada pertemuan ini di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi, Dirjen Kerjasama ASEAN, Perwakilan Tetap RI di ASEAN, serta Plh. Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Afif Juniar (SM/AS, rls)
