Jakarta, Beritasumatera.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Rabu (04/09/2024). Rakornas ini akan berlangsung selama dua hari ke depan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Rakornas Stunting sendiri merupakan pertemuan koordinasi tahunan untuk membahas program percepatan penurunan stunting pada tingkat nasional yang melibatkan peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Memperhatikan 2024 sebagai tahun terakhir pelaksanaan percepatan strategi nasional pencegahan stunting yang dimulai sejak 2018 dan juga tahun terakhir implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Rakornas kali ini akan fokus mengupas berbagai kemajuan yang telah ditunjukkan dalam upaya penurunan stunting di tanah air.
“Selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting lima tahun terakhir, begitu banyak kemajuan yang sudah tercatatkan,” ujar Wapres mengawali arahannya.
“Kita patut bersyukur bahwa angka prevalensi stunting turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Artinya, dalam lima tahun, kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3%, atau rata-rata 1,85% per tahunnya. Penurunan ini satu setengah kali lebih cepat jika dibandingkan dengan periode tahun 2013-2018,” ungkapnya.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa hasil yang telah dicapai tersebut, merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif dari semua unsur yang terlibat. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa target besar yang masih harus dicapai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting. Oleh karena itu, dirinya memberikan penekanan khusus tentang pentingnya keberlanjutan pelaksanaan program penanggulangan stunting.
“Saya sangat berharap jajaran pemimpin pemerintahan baru dapat terus berkomitmen melanjutkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan menjaga hasil yang sudah dicapai sebelumnya. Akan lebih baik lagi jika dapat melampaui pencapaian pada periode sebelumnya,” harapnya.
“Kepemimpinan bisa berganti dan angka stunting bisa diturunkan. Akan tetapi, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting,” imbuhnya.
Sebagaimana pada Rakornas Stunting 2023 lalu, pada Rakornas 2024 ini, Wapres juga menyerahkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Apresiasi berupa pemberian Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan 2024 kategori percepatan penurunan stunting, diberikan kepada 130 pemerintah daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota. Apresiasi juga diberikan kepada 15 desa berkinerja baik, dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Semoga program percepatan penurunan stunting dapat terus dilanjutkan dan disempurnakan di periode-periode berikutnya, sebagai upaya menciptakan generasi unggul sesuai visi Indonesia Emas 2045,” harapnya.
Adapun untuk keberlanjutan program penurunan stunting ke depan, pada kesempatan ini Wapres menitipkan beberapa arahan sebagai pedoman para pemangku kepentingan terkait. Pertama, ia meminta agar evaluasi program sebelumnya dijadikan sebagai masukan utama bagi perbaikan program ke depan.
“Komitmen kepemimpinan dalam percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah harus terus dipertahankan. Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala,” pintanya.
Kedua, Wapres menginstruksikan agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat baik di pusat maupun daerah melalui pembagian peran yang jelas.
“Program penurunan stunting merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian/lembaga, seluruh provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta lembaga non-pemerintah. Besarnya skala program tentunya menuntut pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih dalam mencapai target Indonesia bebas stunting,” tuturnya.
Ketiga, Wapres meminta diseminasi pemahaman tentang stunting yang benar kepada masyarakat terus digalakkan. Menurutnya, sebagain masyarakat saat ini masih memiliki pemahaman yang keliru terkait stunting.
“Pemahaman yang benar adalah titik awal untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagaimana dilakukan setiap tahunnya, Rakornas kali ini juga akan diikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) guna menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk merumuskan regulasi dan strategi yang lebih baik untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan stunting. Diharapkan keberlanjutan program percepatan penurunan stunting di era pemerintahan yang baru juga dapat meneruskan langkah baik dari keberhasilan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menurunkan kasus stunting. (RN-rls)
