Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong optimalisasi pencatatan asal barang dalam setiap pengiriman ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah. Langkah ini dinilai penting agar kontribusi perkebunan sawit Bengkulu tercatat secara akurat dan menjadi dasar pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang lebih adil, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu Mian saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Ekspor CPO untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu” bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, di Ruang Kalimantan, Hotel Mercure Bengkulu, Senin (26/10).

Dalam forum tersebut, dibahas berbagai capaian, tantangan, serta langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ekspor CPO sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Wagub Mian mengungkapkan, Bengkulu memiliki potensi produksi CPO yang cukup besar, dengan rata-rata produksi mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun. Namun, kontribusi produksi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pencatatan ekspor karena sebagian pengiriman CPO dilakukan melalui daerah lain.

“Ke depan, kita ingin memastikan produksi CPO Bengkulu tercatat dengan baik. Bengkulu termasuk dalam jajaran 10 besar produsen CPO di Indonesia, tetapi volume ekspor yang benar-benar berasal dari Bengkulu belum tercatat secara optimal,” ujar Mian.

Ia menjelaskan, selama ini pengiriman CPO yang berasal dari Bengkulu kerap dilakukan melalui Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menyebabkan kontribusi Bengkulu dalam aktivitas ekspor tidak tergambarkan secara utuh dalam data yang digunakan pemerintah pusat.

Untuk mengatasi persoalan itu, Mian mengusulkan adanya surat pencatatan asal barang dalam setiap pengiriman CPO. Dengan demikian, asal komoditas dapat teridentifikasi secara jelas meskipun pengiriman ekspornya dilakukan melalui pelabuhan di luar Bengkulu.

Menurutnya, pencatatan yang lebih akurat diharapkan dapat memperkuat dasar penghitungan dan pembagian DBH sawit bagi daerah penghasil. Dana tersebut nantinya dapat diperjuangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan dan pembangunan jalan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Karena itu, nanti kita tegaskan agar harus ada surat pencatatan asal barang. Tujuannya supaya DBH sawit kita untuk pembangunan jalan bisa kita suarakan ke pemerintah pusat, sehingga alokasinya tidak diberikan sekadarnya,” tegas Mian.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menyampaikan bahwa sektor perkebunan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Menurut Wahyu, potensi perkebunan daerah perlu dikelola dan dikembangkan secara bersama-sama agar mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap kegiatan ekspor dan perekonomian daerah.

“Hasil perkebunan Bengkulu ini cukup besar dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Ini harus kita fokuskan bersama agar ekspor Bengkulu benar-benar optimal,” tutupnya.