Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Bengkulu.

Ia meminta agar pengelolaan anggaran segera dilaksanakan sejak awal tahun 2025, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Saya meminta kepada Bupati, Pj. Bupati, dan Pj. Wali Kota agar dokumen DIPA dan TKD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 segera diserahkan kepada masing-masing Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran,” ujar Rosjonsyah dalam acara yang berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jumat (13/12/2024).

Rosjonsyah menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Ia mengingatkan seluruh pihak untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat guna, dengan menghindari kebocoran melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta memperkuat digitalisasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“APBN dan APBD adalah uang rakyat. Oleh karena itu, harus dikelola secara hati-hati, efektif, efisien, dan responsif, agar dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rosjonsyah menyampaikan beberapa sektor prioritas yang harus menjadi fokus dalam pengelolaan anggaran, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan hilirisasi sumber daya alam.

“Pemerataan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah kunci dalam membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing,” jelasnya.

“Pendidikan dan kesehatan yang baik merupakan jalan terbaik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan kebodohan. Selain itu, sektor ketahanan pangan juga membutuhkan perhatian serius untuk menjamin ketersediaan dan stabilitasnya.”

Ia juga menekankan pentingnya mendorong hilirisasi sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan sumber daya alam di Bengkulu.

Hilirisasi, menurutnya, dapat memberikan nilai tambah yang besar dan berkelanjutan bagi perekonomian daerah.

“Hilirisasi perlu terus kita dorong, agar potensi sumber daya alam yang kita miliki dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah,” tutup Rosjonsyah.

[Febri & Rangga]