Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, memimpin Rapat Penetapan Status Siaga Darurat Bencana yang diikuti secara virtual oleh Pj. Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si, beserta para Kepala SKPA/Biro dan Instansi terkait dari Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Rabu (11/11/2026).
BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, menyusul perkembangan kondisi cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kebijakan itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera, serta surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui penetapan status tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing.
Selain itu, koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh pihak terkait juga diminta untuk terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Gubernur turut menginstruksikan seluruh SKPA untuk menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana. Kesiapan sumber daya manusia dinilai penting untuk mendukung langkah penanganan di lapangan, terutama pada wilayah yang berpotensi terdampak.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Aceh mengharapkan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama masa siaga darurat berlangsung.
Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat.[¥]
Check Also
BANDA ACEH – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bertemu dengan pemangku kebijakan …
