BANDA ACEH – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait melalui sambungan Zoom, Senin (9/11/2026).
Taufik mengikuti rapat dari Ruang Rapat Sekda Aceh. Turut mendampingi, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait.
Sementara itu, para peserta dari kementerian dan lembaga terkait mengikuti rapat dari kantor masing-masing.
Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga bertugas sebagai Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.
Dalam penjelasannya, Safrizal menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan menyikapi terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi sungai yang mengalami kerusakan dan pendangkalan akibat sedimentasi, sehingga berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air.
Menurutnya, kondisi sungai yang mengalami sedimentasi membutuhkan penanganan secara terencana dan terukur. Karena itu, diperlukan upaya percepatan pembersihan sedimentasi dengan membuka peluang pelibatan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Rakor tersebut secara khusus membahas mekanisme dan tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembersihan sedimentasi benar-benar berorientasi pada kepentingan penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
Pelibatan pihak ketiga diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan sedimentasi, termasuk melalui dukungan sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, serta ketentuan pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.
Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait turut mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh. []
