BANDA ACEH – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bertemu dengan pemangku kebijakan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026), untuk membahas penanganan bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.
Pertemuan tersebut membahas langkah penanganan pascaperistiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk upaya mendorong investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak korban.
Dalam pertemuan tersebut, dari pihak Pemerintah Aceh dihadiri Pj Sekda Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir, Kepala Biro Hukum, Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh, Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan peristiwa tersebut tidak bisa dilihat sebagai kejadian tunggal. Menurutnya, terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang menjadi bagian dari akar persoalan hingga terjadinya insiden pada 4 November lalu.
Karena itu, Anis menekankan pentingnya keseriusan dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang menjadi korban.
Ia menyebutkan, ada dua hal utama yang perlu didorong Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi terhadap peristiwa bentrokan tersebut.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain investigasi, Anis juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan para korban. Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memiliki posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut, mengingat peristiwa itu telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Ia mengatakan, keluarga korban saat ini menunggu adanya penyelesaian melalui jalur hukum. Karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya memantau perkembangan kasus, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Aceh lebih memperkuat koordinasi dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi, termasuk hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa berbagai saran dan masukan dari Komnas HAM akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Ia mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan peristiwa tersebut dan menyampaikan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Taufik. []
