Evaluasi Pusat Data Nasional, Joko Widodo: Semua Data Nasional Harus Direkam Cadang

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah telah mengevaluasi mengenai peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dan menekankan agar data nasional direkam cadang. Dalam keterangan pers usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Kabupaten Karawang Barat, Provinsi Jawa Barat, Rabu (03/07/2024). 

“Ya, sudah kita evaluasi semuanya,” ujarnya

Presiden menegaMIan data nasional harus direkam cadang untuk meminimalisir kejadian serupa.

Yang paling penting, semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas penanganan serangan siber terhadap PDNS tersebut pada Jumat (28/06/2024) lalu. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, telah digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Dalam keterangannya usai rapat tingkat menteri, Hadi menekankan bahwa membuat cadangan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 

“Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau Cold Site yang ada di Batam dan bisa auto gate interactive service,” ujar Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, pada Senin (01/07/2024) lalu.

Dengan pengaturan kewajiban merekam cadang, setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah akan memiliki cadangan data dan layanan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan jika ada insiden serupa di masa mendatang. 

Pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.  “Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” ungkap Hadi. 

Berita Terkait

Kunker ke Bengkulu, Menko Pangan Ajak Cintai Petani Indonesia*
Ayo Bayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Dapatkan Hadiah Emas 12 Gram
Dukung Penguatan Ketahanan Air dan Pangan Trenggalek, Wapres RI Tinjau Progres Pembangunan Bendungan Bagong
Perkuat Tata Kelola Bank Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan Lantik Direktur Kepatuhan
Terima FHI, Wapres RI Dorong Hoki Indonesia Tembus Panggung Internasional
Sinergi Kendalikan Inflasi Jelang Iduladha 1447 H, Pemprov Bengkulu Siapkan Langkah Strategis
Pemprov Bengkulu Genjot PAD Lewat Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Agustus 2026
Dukung Penguatan Literasi Digital Generasi Muda, Wapres RI Apresiasi Inisiatif GP Ansor Jateng

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 09:06 WIB

Kunker ke Bengkulu, Menko Pangan Ajak Cintai Petani Indonesia*

Jumat, 1 Mei 2026 - 09:02 WIB

Ayo Bayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Dapatkan Hadiah Emas 12 Gram

Kamis, 30 April 2026 - 22:25 WIB

Dukung Penguatan Ketahanan Air dan Pangan Trenggalek, Wapres RI Tinjau Progres Pembangunan Bendungan Bagong

Kamis, 30 April 2026 - 01:07 WIB

Perkuat Tata Kelola Bank Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan Lantik Direktur Kepatuhan

Rabu, 29 April 2026 - 23:08 WIB

Terima FHI, Wapres RI Dorong Hoki Indonesia Tembus Panggung Internasional

Rabu, 29 April 2026 - 18:20 WIB

Sinergi Kendalikan Inflasi Jelang Iduladha 1447 H, Pemprov Bengkulu Siapkan Langkah Strategis

Rabu, 29 April 2026 - 09:56 WIB

Pemprov Bengkulu Genjot PAD Lewat Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Agustus 2026

Selasa, 28 April 2026 - 21:18 WIB

Dukung Penguatan Literasi Digital Generasi Muda, Wapres RI Apresiasi Inisiatif GP Ansor Jateng

Berita Terbaru