Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2025 di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (23/10).

Dalam sambutannya, Herwan membuka kegiatan dengan mengucap, “Dengan Bismillah, acara FGD Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu tahun 2025, saya buka,” menandai dimulainya forum diskusi yang mengusung tema “Sinergi Tata Kelola dan Keberlanjutan Finansial Program JKN.”

FGD ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan Program JKN, sekaligus memastikan akses layanan4 kesehatan yang merata bagi masyarakat.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Wiwieng, dalam paparannya menyampaikan bahwa Program JKN terus menunjukkan capaian signifikan. Hingga tahun 2024, cakupan peserta mencapai 278,09 juta jiwa atau 97,6 persen dari total penduduk Indonesia. Pemanfaatan layanan juga meningkat menjadi 685,4 juta kunjungan per tahun, dengan biaya pelayanan kesehatan hingga September 2025 mencapai hampir Rp140 triliun, mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Herwan Antoni menegaskan bahwa melalui forum ini diharapkan muncul rumusan konkret untuk mengalihkan peserta Funding Based (FB) Mandiri ke JKN pusat sebagai langkah strategis daerah dalam mengurangi beban APBD. Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Sosial dalam pembaruan data peserta agar selaras dengan kebijakan BPJS Kesehatan.

“Pertemuan ini sangat produktif dan memberikan ruang bagi kita untuk memperkuat tata kelola serta keberlanjutan finansial JKN. Harapan kami, hasil diskusi hari ini bisa menjadi kontribusi nyata dari Provinsi Bengkulu bagi kebijakan kesehatan nasional,” tutup Herwan.