Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan pentingnya sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk mengawal berbagai program pembangunan di daerah. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang baru, Anton Delianto, di ruang kerja Gubernur Bengkulu, Jumat (28/8).

Anton Delianto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Helmi Hasan menyampaikan sejumlah agenda pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu sekaligus membuka ruang kolaborasi dan pendampingan dengan Kejaksaan.

Helmi mengatakan, pendampingan hukum dibutuhkan agar berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perbaikan fasilitas publik.

“Beberapa perencanaan pembangunan memang perlu pendampingan. Kita ingin membangun, tapi semuanya harus sesuai aturan. Jangan sampai niat kita baik, tetapi kemudian ada persoalan regulasi di belakangnya,” kata Helmi.

Salah satu program yang menjadi perhatian Pemprov Bengkulu tahun ini adalah rehabilitasi toilet atau WC sekolah. Helmi menilai fasilitas sanitasi merupakan bagian penting dari kenyamanan dan kesehatan peserta didik sehingga tidak boleh dipandang sebelah mata.

“WC sekolah juga akan kita perbaiki. Kita ingin WC sekolah itu bersih, sehat, rapi, kalau perlu seperti WC hotel berbintang. Anak-anak kita berhak mendapatkan fasilitas yang layak,” ujarnya.

Selain pendidikan, Helmi juga menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang semakin lengkap. Menurutnya, Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus (RSMY) masih menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Bengkulu, namun pengembangan layanan kesehatan perlu terus dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Kita juga butuh rumah sakit yang benar-benar lengkap. Jangan sampai masyarakat Bengkulu harus keluar daerah hanya karena fasilitas atau layanan tertentu belum tersedia di sini,” kata Helmi.

Dalam kesempatan tersebut, Helmi turut mengungkapkan rencana pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa di Bengkulu yang sebelumnya disampaikan Jaksa Agung kepadanya.

“Waktu saya bertemu Pak Jaksa Agung, beliau menyampaikan Kejaksaan akan membangun Rumah Sakit Adhyaksa. Ini tentu sangat bagus. Kita berharap rencana ini bisa segera terealisasi dan menambah pilihan layanan kesehatan bagi masyarakat Bengkulu,” ujarnya.

Di tengah berbagai kebutuhan pembangunan tersebut, Helmi mengakui kondisi fiskal pemerintah saat ini masih menghadapi keterbatasan. Karena itu, Pemprov Bengkulu dituntut lebih cermat menentukan skala prioritas sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Sekarang semuanya serba terbatas, anggaran juga terbatas. Jadi ruang gerak kita memang harus pintar-pintar. Kita harus putar otak, mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa kita sinergikan bersama,” ungkap Helmi.

Sementara itu, Kajati Bengkulu Anton Delianto menyampaikan rasa syukur sekaligus meminta izin untuk bergabung dan menjalankan tugas di Provinsi Bengkulu.

“Mohon izin saya bergabung di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membangun Bengkulu dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Anton.

Anton menyambut baik komunikasi dan sinergi yang dibangun Pemprov Bengkulu. Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kejaksaan menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal sekaligus tetap berada dalam koridor hukum.

Kolaborasi dan pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu Pemprov Bengkulu menjalankan berbagai program pembangunan secara lebih tepat, aman secara regulasi, dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.