Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terima Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu semester I tahun 2024 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu, Selasa (23/07).
Dikatakan Gubernur Rohidin, hasil evaluasi kinerja pemerintah yang disampaikan BPKP Perwakilan Bengkulu menjadi rujukan terhadap perbaikan penganggaran program Pemprov Bengkulu, utamanya terkait penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka stunting. Sehingga lebih efektif dan efisien serta sejalan dengan target capaian kinerja secara nasional.
“Tentu kita break down pada tingkat provinsi, agar upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting bisa mencapai target. Terlebih pemerintah pusat telah menetapkan target angka penurunan kemiskinan dan stunting,” jelas Gubernur Rohidin.
Sementara itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Faeshol Cahyo Nugroho, hasil evaluasi kinerja Pemprov Bengkulu yang disampaikan lebih kepada kualitas perencanaan dan penganggaran terkait penurunan angka kemiskinan dan stunting, baik di Pemprov Bengkulu maupun di Pemda kabupaten-kota.
“Jadi ada ruang perbaikan yang bisa dilakukan oleh Pak Gubernur dan seluruh bupati/walikota di Provinsi Bengkulu untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting,” ujarnya.
Diketahui pada pertengahan tahun 2023 prevalensi stunting di Indonesia pada angka 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14 persen di tahun 2024.
Sedangkan angka kemiskinan nasional masih pada angka 9,36 persen. Sementara target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 – 7,5 persen dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
[Rian-Yusuf]
