Joko Widodo: Proyek Food Estate Kolaborasi Kementerian Antisipasi Krisis Pangan

Sabtu, 19 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa proyek lumbung pangan atau food estate merupakan hasil kolaborasi kementerian dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia. Menurut Presiden, kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan.

“Ya itu yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing, irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di (Kementerian) Pertahanan,” ujar Presiden kepada awak media usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Gedung MPR RI, Jakarta pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Presiden juga menegaMIan bahwa proyek lumbung pangan dibutuhkan untuk menampung cadangan pangan nasional. Apalagi, saat ini hampir semua kawasan masih menghadapi krisis pangan yang berdampak pada kenaikan harga bahan pangan.

“Yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan baik cadangan strategis, maupun nanti memang melimpah betul enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan sehingga dalam rangka ke sana,” katanya.

Dalam keterangannya, Kepala Negara menuturkan bahwa pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah di Tanah Air bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Angka keberhasilan panen pada tanaman, tambah Presiden, akan meningkat dan mulai normal pada tanaman keenam atau ketujuh.

“Tanaman pertama biasanya gagal, nanem kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Biasanya ketujuh, keenam baru biasanya pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa berbagai permasalahan pada proyek lumbung pangan dapat terus terjadi. Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koreksi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

“Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur sampai kapan pun lupakan,” tandas Presiden.

Berita Terkait

Menuju Kawasan Industri Pulau Baai, Pemprov Bengkulu Himpun Pelaku Usaha
Transparansi untuk Bantu Rakyat, Pemprov Bengkulu Serahkan LKPD 2025 ke BPK RI
GEMPAR Bersihkan Pesisir, Pemerintah Ajak Warga Bengkulu Bangun Budaya Peduli Lingkungan
Silaturahmi Pascaidulfitri, Wapres RI Gibran Gelar Halalbihalal Bersama Keluarga Besar Setwapres
RSKJ Soeprapto Bengkulu Perkuat Rehabilitasi dan Keterampilan Pasien
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025
Gubernur Helmi Hasan Gelar Halalbihalal dan Luncurkan Diskon 50 Persen Pajak Kendaraan Non-BD
Tinjau Peternakan Sapi di Boyolali

Berita Terkait

Selasa, 31 Maret 2026 - 09:29 WIB

Menuju Kawasan Industri Pulau Baai, Pemprov Bengkulu Himpun Pelaku Usaha

Selasa, 31 Maret 2026 - 09:24 WIB

Transparansi untuk Bantu Rakyat, Pemprov Bengkulu Serahkan LKPD 2025 ke BPK RI

Selasa, 31 Maret 2026 - 08:33 WIB

GEMPAR Bersihkan Pesisir, Pemerintah Ajak Warga Bengkulu Bangun Budaya Peduli Lingkungan

Senin, 30 Maret 2026 - 21:24 WIB

Silaturahmi Pascaidulfitri, Wapres RI Gibran Gelar Halalbihalal Bersama Keluarga Besar Setwapres

Senin, 30 Maret 2026 - 13:22 WIB

RSKJ Soeprapto Bengkulu Perkuat Rehabilitasi dan Keterampilan Pasien

Senin, 30 Maret 2026 - 07:46 WIB

Gubernur Helmi Hasan Gelar Halalbihalal dan Luncurkan Diskon 50 Persen Pajak Kendaraan Non-BD

Jumat, 27 Maret 2026 - 21:00 WIB

Tinjau Peternakan Sapi di Boyolali

Jumat, 27 Maret 2026 - 20:56 WIB

Silaturahmi di Ponpes Annajah Dawar Boyolali, Wapres RI Tekankan Pentingnya Kerukunan Umat

Berita Terbaru