Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-IX Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu Tahun 2026 resmi digelar di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (2/3). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu dan dihadiri kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan PMI Pusat, perwakilan PMI dari 10 kabupaten/kota, serta koordinator relawan dari masing-masing daerah.

Musprov ke-IX PMI Provinsi Bengkulu Tahun 2026 merupakan agenda lima tahunan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI. Forum ini bertujuan mengevaluasi serta menilai laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021–2026, menyusun rencana program kerja lima tahun ke depan yang selaras dengan hasil Musyawarah Nasional PMI dan kebutuhan daerah, serta menetapkan kepengurusan baru untuk periode 2026–2031.

Selama periode 2021–2026, PMI Provinsi Bengkulu melaksanakan berbagai program kemanusiaan dengan dukungan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bulan Dana, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta bantuan dari berbagai pihak. Pada 2022, Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Bengkulu resmi dioperasikan. Selain itu, saat terjadi bencana banjir pada November 2025, PMI berperan aktif dalam tanggap darurat melalui pengiriman personel, distribusi bantuan logistik, dan penyediaan armada air bersih.

Dalam forum tersebut juga disampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap berbagai program kemanusiaan PMI.

Dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat.

“Setiap hari kita membaca dan menyaksikan berbagai persoalan di masyarakat, mulai dari persoalan rumah tangga hingga kebencanaan. Semua itu menjadi perhatian pemerintah untuk hadir memberikan solusi. Provinsi kita termasuk daerah rawan bencana, sehingga diperlukan kesiapsiagaan dan langkah nyata agar dampak bencana dapat diminimalkan,” ujar Gubernur.

Ia juga menekankan bahwa PMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan misi kemanusiaan.

“PMI adalah mitra strategis pemerintah dalam membantu masyarakat. Meskipun kita melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp400 miliar dari total APBD Rp2,7 triliun, komitmen terhadap kemanusiaan tidak boleh berkurang. Anggaran untuk PMI tetap dipertahankan karena menyangkut kepentingan kemanusiaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan ambulans yang didistribusikan ke desa-desa serta merevitalisasi fasilitas rumah sakit guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Konsep pelayanan yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada aspek pengobatan, tetapi juga pada kenyamanan dan penghormatan terhadap pasien.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan program dan tambahan anggaran, termasuk di sektor pertanian, kesehatan, serta penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Merah Putih.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur berharap Musprov ke-IX ini menjadi forum konsolidasi yang solid dalam memperkuat peran PMI di tengah masyarakat.

“Saya berharap musyawarah ini benar-benar menjadi forum konsolidasi organisasi yang berfokus pada penguatan peran PMI dalam membantu masyarakat. PMI adalah wadah pengabdian bagi kita semua untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Secara resmi, Gubernur Bengkulu membuka Musyawarah Provinsi ke-IX PMI Provinsi Bengkulu Tahun 2026.