Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan produk hukum daerah, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Komitmen tersebut tercermin dalam kehadiran Gubernur Bengkulu yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, pada acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu serta Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, yang berlangsung di Aula Soekarno, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Kamis (22/10/2026).

Dalam kesempatan ini, Khairil Anwar mengalungkan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat yang mengakhiri masa tugas sekaligus menyambut pejabat baru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu.

Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu diserahterimakan dari Zulhairi kepada Hemawati Boru Pandia. Sementara itu, jabatan Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum beralih dari Tongam Renikson Silaban kepada Picesco Andika Tulus.

“Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Dukungan dan kerjasamanya sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan,” ungkap Hemawati.

Kehadiran pejabat baru diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta mendorong pelaksanaan program kerja yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang koordinasi dan kolaborasi dengan instansi vertikal sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu diharapkan terus berkembang, khususnya dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” kata Khairil.

Melalui kerja sama yang solid dan berkesinambungan, Pemprov Bengkulu optimistis berbagai program di bidang pemerintahan dan hukum dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu.