Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Zahirman Aidi, mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Rabu (19/8).

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bengkulu Zahirman Aidi menyampaikan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan langkah bersama secara berkelanjutan. Hal tersebut terutama penting dalam memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujar Zahirman Aidi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menekankan pentingnya sinergi antara TPID dan TP2DD dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperluas pemanfaatan transaksi digital di masyarakat dan pemerintahan.

“Sinergi TPID dan TP2DD menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi daerah,” ujar Wahyu Yuwana Hidayat.

Rapat tersebut juga membahas berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi, menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan komoditas pangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah menjadi salah satu perhatian penting melalui perluasan penggunaan transaksi non-tunai dan penguatan ekosistem digital dalam pelayanan serta transaksi pemerintah daerah.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, TPID dan TP2DD diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.