Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menerima audiensi Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bengkulu, Hariyadi, beserta jajaran pengurus di ruang kerja Gubernur, Senin (11/8).

Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan Puncak Hari Guru Nasional di Kabupaten Kepahiang, sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi dari guru dan tenaga kependidikan di Bengkulu.

Ketua PGRI Bengkulu, Hariyadi, mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi guru, di antaranya sistem e-presensi yang dinilai perlu penyesuaian agar tidak menghambat hak-hak guru, termasuk kenaikan pangkat bagi guru dan staf tata usaha. Ia juga menyoroti ketentuan penggunaan seragam PGRI yang telah ditetapkan, serta keterbatasan dana operasional sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler dan lomba di luar sekolah.

“Terkait database guru R3 dan R4, kami juga meminta kejelasan seperti apa mekanisme dan kebijakan yang akan berlaku ke depan,” ujar Hariyadi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Helmi Hasan menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan PGRI. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak, termasuk guru.

“Semua masukan ini sangat berharga. Terkait kepegawaian, sudah kita usulkan dan saya sudah tanda tangani, sekarang kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat,” jelas Helmi.

Ia menambahkan, Pemprov Bengkulu selalu berupaya menindaklanjuti setiap permasalahan yang muncul, termasuk penyesuaian sistem absen yang memungkinkan adanya kebijakan berbeda. Helmi juga menekankan pentingnya lomba-lomba sebagai sarana mengukur kemampuan siswa dan guru, serta menyarankan sekolah memanfaatkan dukungan dari Baznas atau APBD untuk kegiatan ekstrakurikuler, study tour, dan perpisahan sekolah.

“Kepala sekolah harus punya rasa memiliki dan kepedulian. Jangan sampai ada sogok-menyogok untuk menjadi kepala sekolah. Kita akan mencari kepala sekolah yang benar-benar mau membangun sekolah dan memberikan solusi,” tegasnya.