Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama jajaran TNI memperkuat sinergi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Bengkulu, Kodam XXI/Radin Inten, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu, Kamis (3/9).

Kegiatan berlangsung di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, dan dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu, Forkopimda, serta jajaran Korem 041/Gamas.

Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan kesepakatan tersebut bukan sekadar seremoni atau dokumen administratif. Menurutnya, kolaborasi itu merupakan bentuk nyata pelaksanaan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu pemerintah daerah.

“Ini merupakan wujud nyata komitmen dan amanah undang-undang mengenai tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam membantu tugas pemerintah di daerah. TNI lahir dari rakyat dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat,” tegas Pangdam.

Melalui program “Bantu Rakyat di Bumi Merah Putih”, Kodam XXI/Radin Inten akan mengerahkan potensi personel dan infrastruktur yang dimiliki untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

Pangdam mengatakan, sasaran utama diarahkan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, wilayah terisolir, serta daerah yang membutuhkan penanganan atau bantuan darurat.

“Kita fokus pada program yang langsung menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat miskin, terisolir, dan membutuhkan bantuan darurat,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan personel TNI di lapangan diharapkan mampu mempercepat pengerjaan berbagai program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Dukungan tersebut diperkuat jaringan Babinsa yang menjangkau hingga desa dan kelurahan, termasuk wilayah terdalam.

Salah satu fokus utama kerja sama adalah rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu agar memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak ditempati. Selain itu, program juga mencakup pembangunan infrastruktur prioritas, termasuk jembatan dan berbagai kegiatan fisik maupun nonfisik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasi kepada Pangdam XXI/Radin Inten beserta seluruh jajaran TNI atas dukungan terhadap percepatan pembangunan di Bengkulu.

Helmi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis di tingkat perangkat daerah.

Langkah tersebut dinilai penting agar dukungan penganggaran, perencanaan, hingga pelaksanaan program dapat berjalan selaras, akuntabel, dan transparan.

Para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu juga menyatakan kesiapan mendukung program tersebut, termasuk melalui dukungan anggaran serta pemetaan wilayah yang menjadi prioritas penerima intervensi.

Kolaborasi pemerintah daerah dan TNI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.

Dengan sinergi Pemprov Bengkulu, pemerintah kabupaten dan kota, serta Kodam XXI/Radin Inten, program Bantu Rakyat di Bumi Merah Putih diharapkan menjadi salah satu langkah konkret mempercepat pemerataan pembangunan, memutus rantai kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.