Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025, pengambilan keputusan, serta penandatanganan keputusan bersama digelar di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (24/8).

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang diwakili Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyampaikan bahwa perbedaan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Namanya beda pendapat itu adalah dinamika demokrasi. Kemudian, alhamdulillah, sebagian fraksi menerima laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 walaupun dengan catatan,” kata Mian.

Dari delapan fraksi yang menyampaikan pendapat akhir terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025, sebanyak tujuh fraksi menyatakan menerima, sedangkan satu fraksi menyatakan menolak.

Mian menegaskan, berbagai catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Catatan-catatan itu akan ditindaklanjuti sesuai aturan dan regulasi yang ditetapkan perundang-undangan. Jadi, dua sisi pandangan ini sama-sama ingin menciptakan kolaborasi demi kemajuan Bengkulu,” tutup Mian.

Menurut Mian, perbedaan pandangan dalam proses pembahasan dan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masukan dari DPRD diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus perbaikan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.