Wakil Gubenur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Karo Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP, M.Si, dan Kalaks BPBA, Bahron Bakti, ST, MT, saat mengikuti Rapat Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) pada Wilayah terdampak Bencana Sumatera yang diselenggarakan Kemendagri RI secara virtual, dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, (21/7/2026).
Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh mengikuti rapat koordinasi nasional percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (21/7/2026).
Wakil Gubernur mengikuti rapat yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana (PRR) sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, didampingi sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. Rakor tersebut turut diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota dari daerah-daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Dalam rapat tersebut, para menteri dan pimpinan lembaga memaparkan perkembangan pelaksanaan program pemulihan pascabencana, termasuk progres pembangunan hunian tetap, kendala yang dihadapi di lapangan, serta kebutuhan dukungan dari pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaannya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan capaian realisasi pembangunan huntap di sejumlah wilayah terdampak, target waktu penyelesaian pembangunan, serta jumlah unit huntap yang akan dibangun di masing-masing daerah. Berbagai kendala yang menjadi hambatan dimulainya pembangunan, seperti kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur pendukung, juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Selain Kementerian PKP, rapat turut diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan PLN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan sejumlah pimpinan kementerian serta lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana, sehingga proses pemulihan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.[]
Check Also
Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat pelaksanaan kegiatan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun …
