Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, membuka sekaligus meresmikan kegiatan Capacity Building pengisian evaluasi kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026 di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (13/4).

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Laporan Championship TP2DD Menuju Bengkulu Pacak Digital” ini dihadiri Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu Tommy Irawan, serta peserta dari pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa TP2DD merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi keuangan.

“Melalui kegiatan capacity building TP2DD ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh penyegaran pemahaman terkait indikator dan mekanisme pengisian penilaian Championship TP2DD,” ujar Wahyu.

Ia juga mengapresiasi capaian digitalisasi daerah yang terus meningkat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya dituntut menjalankan program digitalisasi, tetapi juga memastikan setiap inovasi, kegiatan, dan capaian terdokumentasi serta dilaporkan dengan baik sebagai bagian dari penilaian TP2DD.

Hingga Februari 2026, jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Bengkulu tercatat mencapai 281.097 pengguna atau tumbuh sekitar 12,4 persen secara tahunan. Sementara itu, volume transaksi QRIS mencapai 243.888 transaksi atau meningkat sekitar 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan semakin kuatnya adopsi transaksi digital di masyarakat serta meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pembayaran non-tunai,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama perbankan terus mendorong berbagai program digitalisasi melalui TP2DD. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman daerah terhadap indikator penilaian.

Herwan menyebut Bengkulu saat ini masih berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera dalam penilaian TP2DD. Karena itu, diperlukan upaya lebih serius untuk meningkatkan posisi tersebut. Ia juga menyoroti masih adanya daerah yang belum sepenuhnya menerapkan transaksi non-tunai.

“Masih banyak aplikasi yang sudah dibuat, tetapi implementasinya terkendala kesiapan sumber daya manusia dan kebiasaan yang masih nyaman menggunakan cara manual,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu bahkan masih berada di kisaran 50 persen dalam penerapan transaksi non-tunai. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar seluruh transaksi, termasuk perjalanan dinas dan pencairan anggaran, dilakukan secara non-tunai agar lebih aman, efektif, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, kondisi fiskal daerah yang semakin berat akibat efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang didorong adalah memanfaatkan digitalisasi guna mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.

Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan berbagai inovasi digital guna meningkatkan pelayanan publik, memperkuat transaksi non-tunai, sekaligus memperbaiki peringkat TP2DD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di masa mendatang.