Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait kepatuhan atas pengelolaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat menghadiri Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (21/9).

Dalam kesempatan tersebut, Herwan Antoni mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan, termasuk menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Herwan mengatakan, pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan BPK merupakan bagian penting untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja modal maupun belanja barang dan jasa, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

“Untuk seluruh Bapak dan Ibu Kepala OPD, saya selaku Sekda menyampaikan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini sangat penting bagi kita. Tujuannya untuk mengidentifikasi apa saja yang harus kita lakukan dalam mengelola belanja modal serta belanja barang dan jasa agar sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” ujar Herwan.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus bersinergi dan memberikan dukungan terhadap setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan BPK. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan.

Dalam Entry Meeting tersebut, Sekda Herwan Antoni turut didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi, Plt. Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu R.A. Denni, serta seluruh kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Di akhir kegiatan, Herwan kembali menekankan pentingnya keterbukaan data dari seluruh OPD. Kelengkapan dan kesesuaian data dinilai penting agar proses sinkronisasi serta pemeriksaan yang dilakukan tim BPK dapat berjalan dengan baik dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Data harus terbuka dan disiapkan dengan baik, sehingga proses sinkronisasi dan pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat,” tegasnya.