Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengucapkan terimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sangat responsif terhadap persoalan yang terjadi di Provinsi Bengkulu khususnya Pulau Enggano dengan mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) percepatan penanganan Pulau Enggano.

“Kami punya pelabuhan itu di Pelindo, alurnya seringkali mengalami pendangkalan, harusnya Pelindo melakukan maintenance secara rutin. Namun karena maintenance tidak dilakukan secara rutin akhirnya alur tidak bisa dilewati kapal, saking dangkalnya itu bisa untuk tempat main sepakbola,” ungkap Helmi Hasan saat dialog bersama anggota DPR RI Sudjatmiko, Selasa (24/6/2025).

Helmi Hasan menyatakan, sejak 29 Maret 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah membuat status darurat karena kapal tidak bisa masuk. Status darurat itu disampaikan pada saat rapat bersama Pelindo dan stakeholder terkait.

“Surat status darurat ini seharusnya direspon untuk segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan alur. Karena dampak dari pendangkalan alur sangat banyak salah satunya BBM di Bengkulu menjadi sulit,” ungkap Helmi Hasan.

Selain itu, lanjutnya, berdampak bagi warga Pulau Enggano yang berpenduduk sekitar 4 ribu jiwa yang tidak bisa keluar masuk seperti Kapal Telo sebagai alat transportasi ke Kota Bengkulu.

“Kita kemudian meminta Pelindo melakukan kerja cepat. Pelindo kemudian menurunkan alat berat buldoser, tapi tidak cukup, kemudian kita dorong lagi akhirnya ada Kapal Nero 02, tapi kapal ini kecil, kemudian kita minta lagi kapal besar dan itu perlu waktu bulanan,” jelas Helmi Hasan.

Setelah kapal besar turun, sambung Helmi Hasan, pengerjaannya pun tidak sederhana, karena menggunakan pipa besar yang pemasangannya membutuhkan proses karena harus ditarik menggunakan kapal tongkang yang kadang terkendala ombak lantaran laut Bengkulu tergolong ekstrem.

“Yang diinginkan masyarakat Enggano agar transportasi laut normal termasuk Kapal Telo. Kemudian penambahan penerbangan ke Enggano dan Pemprov sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan,” jelas Helmi.

Terkait penangan alur yang dinilai lambat, Gubernur Helmi Hasan menyatakan bahwa, pada tanggal 11 April 2025 telah bertemu Direktur Pelindo Pusat di Jakarta dan mendesak agar segera dilakukan pengerukan Alur karena masyarakat Enggano sangat tergantung dengan Pelabuhan Pulau Baai.

Meskipun sudah ada desakan Pemprov Bengkulu dan berbagai pihak prosesnya masih sangat lambat. Bahkan Ketua DPD RI datang dan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga datang dan Ketua DPR RI Puan Maharani telah bersuara, hingga akhirnya lahirlah Inpres.

“Kita beruntung dan bersyukur diberikan Presiden yang baik hati yang langsung mengeluarkan inpres. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pelindo dan perhubungan untuk tidak melakukan kerja cepat agar transportasi laut teratasi dengan cepat sehingga BBM pun kita tidak perlu lagi mengambil dari provinsi tetangga,” tegas Helmi Hasan.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengucapkan terimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sangat responsif terhadap persoalan yang terjadi di Provinsi Bengkulu khususnya Pulau Enggano dengan mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) percepatan penanganan Pulau Enggano.

“Kami punya pelabuhan itu di Pelindo, alurnya seringkali mengalami pendangkalan, harusnya Pelindo melakukan maintenance secara rutin. Namun karena maintenance tidak dilakukan secara rutin akhirnya alur tidak bisa dilewati kapal, saking dangkalnya itu bisa untuk tempat main sepakbola,” ungkap Helmi Hasan saat dialog bersama anggota DPR RI Sudjatmiko, Selasa (24/6/2025).

Helmi Hasan menyatakan, sejak 29 Maret 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah membuat status darurat karena kapal tidak bisa masuk. Status darurat itu disampaikan pada saat rapat bersama Pelindo dan stakeholder terkait.

“Surat status darurat ini seharusnya direspon untuk segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan alur. Karena dampak dari pendangkalan alur sangat banyak salah satunya BBM di Bengkulu menjadi sulit,” ungkap Helmi Hasan.

Selain itu, lanjutnya, berdampak bagi warga Pulau Enggano yang berpenduduk sekitar 4 ribu jiwa yang tidak bisa keluar masuk seperti Kapal Telo sebagai alat transportasi ke Kota Bengkulu.

“Kita kemudian meminta Pelindo melakukan kerja cepat. Pelindo kemudian menurunkan alat berat buldoser, tapi tidak cukup, kemudian kita dorong lagi akhirnya ada Kapal Nero 02, tapi kapal ini kecil, kemudian kita minta lagi kapal besar dan itu perlu waktu bulanan,” jelas Helmi Hasan.

Setelah kapal besar turun, sambung Helmi Hasan, pengerjaannya pun tidak sederhana, karena menggunakan pipa besar yang pemasangannya membutuhkan proses karena harus ditarik menggunakan kapal tongkang yang kadang terkendala ombak lantaran laut Bengkulu tergolong ekstrem.

“Yang diinginkan masyarakat Enggano agar transportasi laut normal termasuk Kapal Telo. Kemudian penambahan penerbangan ke Enggano dan Pemprov sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan,” jelas Helmi.

Terkait penangan alur yang dinilai lambat, Gubernur Helmi Hasan menyatakan bahwa, pada tanggal 11 April 2025 telah bertemu Direktur Pelindo Pusat di Jakarta dan mendesak agar segera dilakukan pengerukan Alur karena masyarakat Enggano sangat tergantung dengan Pelabuhan Pulau Baai.

Meskipun sudah ada desakan Pemprov Bengkulu dan berbagai pihak prosesnya masih sangat lambat. Bahkan Ketua DPD RI datang dan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga datang dan Ketua DPR RI Puan Maharani telah bersuara, hingga akhirnya lahirlah Inpres.

“Kita beruntung dan bersyukur diberikan Presiden yang baik hati yang langsung mengeluarkan inpres. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pelindo dan perhubungan untuk tidak melakukan kerja cepat agar transportasi laut teratasi dengan cepat sehingga BBM pun kita tidak perlu lagi mengambil dari provinsi tetangga,” tegas Helmi Hasan.