Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai tanpa kontribusi dari desa. Karena itu, desa harus menjadi episentrum pembangunan ekonomi rakyat, dengan dukungan tenaga pendamping desa yang bekerja tanpa kenal waktu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Helmi Hasan dalam Peringatan Hari Bhakti Pendamping Desa Tahun 2025 yang digelar di Balai Raya Semarak, Selasa (21/10).

Dalam sambutannya, Helmi menyebut bahwa pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari sektor produktif. Banyak desa di Bengkulu, kata dia, telah menonjolkan inovasi lokal di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis komunitas.

“Banyak desa di Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan positif dalam pembangunan wilayahnya. Hasil ini tidak terlepas dari kontribusi para pendamping desa yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengawal pembangunan di desa,” ujar Helmi.

Gubernur menilai, peran pendamping desa sangat penting sebagai katalisator antara pemerintah dan masyarakat, tidak hanya dalam pendampingan perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga sebagai jembatan pengetahuan dan inovasi untuk mendorong kemandirian masyarakat.

Helmi juga menegaskan bahwa membangun dari desa bukan sekadar jargon, melainkan strategi pembangunan yang realistis, berorientasi jangka panjang, dan berkelanjutan.

“Membangun dari akar. Kalau akarnya kuat, pohon besar yang bernama Indonesia ini akan tumbuh kokoh,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem komando berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa merupakan modal kuat bagi pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Helmi menegaskan komitmennya agar seluruh anggaran daerah benar-benar kembali kepada masyarakat.

“Setiap satu sen APBD harus bisa dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu, Pemprov Bengkulu merancang program Bantu Rakyat, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, ambulans untuk desa-desa, BPJS gratis, kehadiran Tim Unit Reaksi Cepat, hingga makan bergizi gratis. Pemerintah tidak tuli, tidak bisu, pemerintah fokus membantu rakyatnya,” tegas Helmi.

Untuk diketahui, terdapat 1.341 desa di Bumi Merah Putih yang menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan ekonomi daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan tenaga pendamping profesional dinilai menjadi kunci mempercepat pembangunan di seluruh wilayah provinsi.

Momen tersebut juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (PPMD) Kemendes PDTT, Hasman Ma’ani.

“Pendamping desa hadir sebagai bentuk dedikasi dan komitmen bahwa pembangunan desa merupakan bagian penting dari pemerataan pembangunan nasional,” ujar Hasman.