Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat Tim Percepatan Akses Daerah (TPAD) guna membahas kesiapan keberangkatan jemaah haji sekaligus penguatan fungsi media dalam mendukung program pemerintah. Rapat dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairil Anwar, di Ruang Rapat Merah Putih, Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (6/4).

Dalam rapat tersebut, dibahas kesiapan keberangkatan jemaah haji Provinsi Bengkulu yang dijadwalkan pada 24 April 2026. Khairil Anwar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menjalankan proses lelang transportasi udara dari embarkasi antara menuju embarkasi penuh sesuai amanat undang-undang dan peraturan daerah.

Ia menjelaskan, tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi pemberangkatan jemaah dari embarkasi antara ke embarkasi penuh. Namun, pelaksanaan tahun ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran serta dampak konflik global yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur), sehingga berdampak pada meningkatnya penawaran harga dari maskapai penerbangan.

“Kondisi ini menempatkan kita pada dua situasi, yakni adanya efisiensi anggaran, namun di sisi lain terjadi kenaikan biaya yang cukup signifikan,” ujar Khairil.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap berkomitmen mengutamakan pelayanan kepada jemaah haji tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Melalui rapat tersebut, pemerintah bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas berbagai opsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran.

“Yang terpenting, kita pastikan tahun ini jemaah haji Bengkulu tetap berangkat sesuai jadwal dan tetap menggunakan transportasi udara,” tegasnya.

Selain membahas penyelenggaraan haji, rapat juga dirangkaikan dengan pembahasan peran media dalam mendukung program pemerintah. Khairil berharap media tidak hanya berperan dalam publikasi kegiatan, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap program-program strategis.

“Kami ingin media tidak hanya memberitakan, tetapi juga mengambil peran dalam fungsi pengawasan. Tentu akan dirumuskan mekanisme yang tepat agar peran tersebut dapat berjalan optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan dukungan terhadap keterbukaan informasi publik serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Kominfo akan terus memperkuat dukungan pemerintah provinsi dalam keterbukaan informasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan media, diharapkan seluruh program strategis, termasuk penyelenggaraan ibadah haji, dapat berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran.