Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi terkait rencana pengalihan status Balai Latihan Kerja (BLK) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bengkulu menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (22/8).

Pertemuan tersebut dihadiri Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin beserta rombongan, perwakilan Bank Dunia, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, serta sejumlah perwakilan dari Disnakertrans, Inspektorat, BKD, dan BKAD Provinsi Bengkulu.

Pj. Sekda Herwan Antoni menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan BLK Bengkulu.

“Kami mewakili Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian menyampaikan terima kasih dan selamat datang. Pemprov menyambut baik proses pengalihan ini. Harapannya, sumber daya manusia kita dapat diterima dan diberdayakan oleh Kemenaker, sehingga potensi tenaga kerja di Bengkulu dapat terserap optimal,” ujar Herwan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Firmanuddin menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat keberadaan BLK di Bengkulu.

“Ini soal administratif. Untuk BLK Bengkulu sudah ada investasi Rp14 miliar dalam bentuk bangunan dan akan terus ditambah, baik dari sisi bangunan, peralatan, jurusan, hingga manajemen. Kami optimis dapat memberikan hasil terbaik,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari perwakilan Bank Dunia, Vetra, yang menyatakan kesiapan mendukung rekonstruksi peralatan sesuai kebutuhan industri serta peningkatan kompetensi instruktur bersertifikat.

“Kami berharap proses dapat dipercepat,” tegasnya.

Dirjen Binalavotas menambahkan bahwa tujuan utama pengalihan ini adalah menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja di Bengkulu.

“Kami ingin membangun ekosistem pelatihan berbasis pasar kerja melalui kolaborasi dengan Pemprov Bengkulu,” ujarnya.

Adapun tindak lanjut yang disepakati, pembangunan fisik BLK UPTP Bengkulu ditargetkan mulai Januari 2026, disertai dengan pengadaan peralatan baru serta pelatihan instruktur di Jakarta.

Pemprov Bengkulu pun menegaskan komitmen penuh untuk mendukung kelancaran proses pengalihan.

“Kami berharap pendidikan vokasi di Bengkulu ke depan memiliki standar nasional. Pemprov siap menyelesaikan semua kebutuhan administratif agar program ini berjalan sukses,” tutup Herwan.