Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memimpin rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu di ruang kerja Sekda, Kamis (8/10).

Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di antaranya Kepala Baperida, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum.

Pembahasan rapat difokuskan pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu.

Dalam rapat tersebut, pembahasan kembali diarahkan pada rencana pinjaman daerah sebagai salah satu opsi untuk mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur.

Herwan mengatakan, TAPD telah menyiapkan sejumlah skenario, baik apabila pemerintah daerah menggunakan skema pinjaman maupun jika rencana tersebut tidak direalisasikan.

“Kalau kita tidak meminjam, KUA-PPAS kita seperti ini. Kalau kita meminjam, skenarionya juga sudah kita siapkan. Dengan mekanisme pinjaman, belanja infrastruktur atau belanja modal kita bisa mencapai sekitar Rp1 triliun. Tetapi kalau tidak menggunakan pinjaman, tentu akan berkurang,” jelasnya.

Menurut Herwan, Pemerintah Provinsi Bengkulu masih mengusulkan rencana pinjaman melalui Bank Jabar Banten (BJB) untuk tetap menjadi salah satu opsi yang dibahas bersama DPRD.

“Sudah kita sampaikan dan sudah kita surati dewan. Ini namanya usulan, tetap kita usulkan. Selanjutnya tinggal pembahasan di Banggar dan nanti tentu akan ada kesimpulan,” ujarnya.

Ia menegaskan, TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan terus melakukan pembahasan untuk mencari keputusan terbaik, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.

“Dengan Banggar, TAPD selalu berdiskusi dan membahas bersama. Jadi nanti kita cari yang terbaik,” pungkasnya.