BANDA ACEH – Perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam merupakan masa perdamaian terpanjang di dunia.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dalam sambutannya pada peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh, di Balai Meuseuraya Aceh, Jum’at (15/8/2025).
“Hari ini, genap 20 tahun perdamaian Aceh. Ini adalah waktu yang panjang. Waktu yang membosankan, waktu yang menggairahkan, waktu yang penuh tantangan. Ini adalah waktu perdamaian terpanjang yang pernah ada jika dibandingkan dengan perdamaian di negara lain,” ujar pria yang akrab disapa Mualem itu.
Selanjutnya Mualem mencontohkan beberapa perjanjian perdamaian yang hanya berusia seumur jagung di sejumlah belahan dunia. Seperti konflik antara India dan Kashmir, konflik thailand dengan Pattani, konflik Philipina dengan Moro, serta sejumlah konflik lainnya.
Bahkan, dalam rentang 20 tahun terakhir, Aceh bertransformasi menjadi wilayah yang aman dan demokratis, salah satu daerah teraman di Indonesia. Mualem meyakini, suasana kondusif ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan.
Dalam sambutannya, Mualem mengungkapkan, dalam rentang waktu yang panjang ini, meski butir-butir perjanjian perdamaian belum seluruhnya ditepati oleh Pemerintah Pusat, namun para kombatan GAM tetap menjalankan perdamaian dengan ikhlas.
“Dalam rentang waktu 2 Dekade ini, kita menjalani perdamaian dengan ikhlas. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Pusat untuk menjalankan dan menepati seluruh butir-butur perjanjian yang kita sepakati karena saat ini baru sekitar 30 persen saja yang ditepati,” kata Mualem.
Muzakir Manaf yang merupakan mantan Panglima GAM menambahkan, selama ini para kombatan dijanjikan berbagai hal termasuk pengadaan lahan, namun hingga kini belum terealisasi.
Gubernur mengungkapkan, kendala yang kerap terjadi adalah dinamika pergantian di tingkat menteri, khususnya Menteri Pertanahan. “Pergantian di tingkat menteri yang kerap terjadi inilah yang membuat kami harus berulang kali datang dan menjelaskan hal yang sama.”
“Untuk itu, kepada teman-teman kombatan, saya imbau untuk tetap bersabar. Sebagai pimpinan, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah ini, saya akan menghadap Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai hal terkait poin-poin perdamaian yang belum diaplikasikan,” ungkap Mualem.
Gubernur menjelaskan, jika pengadaan lahan memakan waktu yang lama, maka mungkin lebih baik mengajukan dana abadi bagi mantan kombatan.
Gubernur mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum peringatan 2 dekade perdamaian Aceh sebagai sarana untuk memperkuat semangat saling menghormati, menjauhi kekerasan, menjunjung hukum dan adat, mengenang para syuhada, serta menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga.
“Kepada para kombatan, saya mengimbau untuk tetap berkomitmen menjaga perdamaian demi Aceh yang lebih baik di masa mendatang.
Selamat Hari Damai Aceh ke-20. Mari bersatu membangun Nanggroe tercinta menuju kemakmuran dan kejayaan,” kata Gubernur Aceh.
Sebelumnya, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-haytar, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat di Bumi Serambi Mekah untuk menjadikan peringatan 2 dekade Hari Damai Aceh sebagai titik balik untuk berbuat lebih baik lagi.
“Peringatan 2 dekade Perdamaian Aceh harus kita jadikan sebagai titik balik untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Pimpinan Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif harus lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan serta bekerja sebaik-baiknya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi sekuruh rakyat Aceh,” kata Wali Nanggroe.
“Mari kita perkuat kembali semangat kolektif untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang berdaulat dalam damai menuju Aceh yang sejahtera, kuat dan bermartabat,” ucap Wali Nanggroe.
Puncak peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh ditandai dengan pelepasan merpati putih di pelataran Balee Meuseuraya Aceh oleh Gubernur, Wali Nanggroe serta unsur Forkooimda Aceh lainnya.
Peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Plt Sekda Aceh M Nasir, Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, sejumlah Gubernur Aceh periode sebelumnya, perwakilan NGO dan LSM serta tamu undangan lainnya. []
