BANDA ACEH— Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangam Bencana (BNPB), Suharyanto, untuk memprioritaskan Aceh dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana. Menurutnya Aceh merupakan provinsi khusus yang perlu diberikan perhatian lebih.
“kami menyampaikan apresiasi dan
terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB RI atas berbagai program bantuan untuk Aceh, tapi kami rasa masih harus ditingkatkan lagi khusus Aceh,” kata Fadhlullah dalam acara rapat koordinasi kebencanaan se-Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, pada Selasa, (28/10/2025).
Fadhlullah berharap, dengan hadirnya Kepala BNPB ke Aceh, dapat memberikan angin segar pada tahun 2026 dengan menghadirkan program bantuan penanganan dan penanggulangan bencana dari BNPB yang diharapkan meningkat lebih signifikan.
Menurut Wagub, Aceh harus diprioritaskan Pemerintah Pusat. Selain karena ada perjanjian MoU Helnsinki pada 2005 silam, Aceh juga merupakan bagian sejarah penting sebagai daerah modal yang banyak berjasa kepada republik ini. Mulai dari sumbangan pesawat, peran radio rimba raya untuk kemerdekaan, hingga sumbangan emas ratusan kilo untuk monumen Monas di Jakarta.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto, mengungkapkan bahwa Aceh merupakan daerah rawan bencana. Semua klaster bencana yang ada di Indonesia juga terjadi di Aceh.
“Oleh sebab itu Aceh menjadi prioritas, kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan kami ingin membantu Aceh,” kata Suharyanto.
Suharyanto menyebutkan, sejumlah bencana yang rawan terjadi di Aceh sepeti kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, longsor dan abrasi pantai. Selain itu, Aceh juga berpotensi terjadinya tsunami hingga letusan gunung api.
Oleh sebab itulah, kata Suharyanto, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk mitigasi bencana di Aceh. Untuk tsunami, pihaknya akan membentuk pusat edukasi dan informasi untuk kesiagapan masyarakat. Pembentukan ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Selain itu, pihaknya juga akan membuat Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini yang terkoneksi dengan Pusdalop daerah. Alat ini akan berfungsi untuk memberikan informasi lebih awal terkait potensi terjadinya bencana baik gempa, tsunami, banjir hingga gunung berapi.
“BNPB juga menyediakan bantuan sumur bor untuk daerah yang mengalami kekeringan, hal ini sekaligus untuk mengatasi gagal panen di persawahan,” kata Suharyanto.
Surharyanto mengatakan, pihaknya juga menyalurkan dana siap pakai untuk penanganan bencana di Aceh. Dari tahun 2021 hingga 2024 dana ini sudah disalurkan sebesar Rp16.011.843.000.
Sementara itu, dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat juga diberikam untuk Aceh. Dari 2023 sampai 2025 totalnya sudah mencapai Rp32.605.251.274.
“Kami juga menyediakan dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana, tahun ini ada sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh akan menerima dana tersebut, saat ini anggarannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” ujar Suharyanto.
Suharyanto pun mempersilahkan daerah lainnya untuk mengusulkan dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana. Ia pun memaparkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkam dana tersebut.
Rakor tersebut diikuti jajaran Deputi di BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Aceh, para Kepala SKPA, Kepala BPBD se-Aceh dan berbagai unsur lainnya. []
