Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh menggelar Lokakarya Komunikasi dan Informasi, Rabu (5/11/2025), di Banda Aceh. Kegiatan ini mengusung tema “Strategi Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sebagai Upaya Mengintegrasikan Satu Data Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gampong.”
Lokakarya diikuti oleh pimpinan instansi vertikal, Kepala SKPA terkait, DPMG kabupaten/kota, Dinas Kominsa kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota, serta perwakilan gampong antara lain Gampong Kuta Alam, Gampong Lampeuneurut, dan Gampong Nusa.
Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, mewakili Sekretaris Daerah Aceh membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi gampong dalam mewujudkan kebijakan berbasis data.
“Pemerintah Aceh berharap implementasi SIGAP semakin optimal, sehingga data dari gampong hingga tingkat provinsi tersaji akurat, mutakhir, dan dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Iskandar, Kepala DPMG Aceh; Hendri dari Dinas Kominsa Aceh; serta Diki dari Program SKALA. Diskusi dan paparan dipandu oleh Dr. Drs. Yusrizal, M.Si yang bertindak sebagai moderator.
Kepala DPMG Aceh, Iskandar, menekankan pentingnya kesiapan aparatur gampong dalam mengelola data.
“SIGAP bukan sekadar aplikasi, tetapi instrumen tata kelola pembangunan gampong. SDM gampong harus siap, sehingga data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi lapangan,” jelasnya.
Dari perspektif teknologi informasi, Hendri dari Dinas Kominsa Aceh menyoroti urgensi integrasi sistem dan keamanan data.
“Infrastruktur digital dan keamanan data menjadi fondasi utama. Kominsa Aceh mendukung penuh sinkronisasi sistem dan peningkatan kapasitas pengelolaan data pemerintah,” katanya.
Sementara itu, perwakilan SKALA, Diki, memberikan apresiasi atas langkah progresif Pemerintah Aceh dalam memperkuat tata kelola data hingga level gampong.
“Kepemilikan data yang terhubung dari gampong ke provinsi adalah langkah maju. Ini menjadi fondasi untuk memastikan pembangunan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah Aceh menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mendorong setiap gampong mengoptimalkan pemanfaatan SIGAP sebagai bagian dari transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.[]
